Page 204 - PDF Compressor

akibat suatu pemberitaan pers. Selama tak ada pihak yang mengadu, pers
tidak bisa digugat, dituntut, atau diadili. Ketentuan hukum penghinaan
bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak
yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh
pemberitaan pers—nama baiknya tercemar atau merasa terhina—harus
mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.
Kedua delik biasa. Delik biasa berarti kasus pers itu muncul
dengan sendirinya tanpa didahului dengan munculnya pengaduan dari
pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Delik biasa,
terutama berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Artinya, tanpa
pengaduan dari pihak mana pun, kalau suatu pemberitaan pers dianggap
melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, maka
aparat kepolisian secara otomatis akan memrosesnya secara hukum.
Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi
Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa
berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah
presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang
harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak
memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.
Dalam kehidupan pers nasional di Indonesia, yang berkait delik
pers adalah pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHPidana yang
berlaku di Indonesia. Substansi dari delik pers berkait dengan
pelanggaran KUHPidana adalah delik yang bisa mendatangkan kerugian,
baik pada seseorang (private libel), pada negara, masyarakat, atau
pemerintah (public libel).
Dalam KUHPidana setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur
soal penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden
diancam oleh pasal 134, 136, 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala
Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam pasal 142, 143,
144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperi DPR,
Menteri, DPR, kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan
sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu
terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam
pasal 316. Sementara itu, penghinaan terhadap anggota masyarakat
umum diatur dalam pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat
sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu
pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada
penguasa), pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap
seseorang yang sudah mati).
Delik pers yang dapat digolongkan sebagai private libel, yaitu delik
202