Page 207 - PDF Compressor

Sutrisno dan Edi Sudradjat Berebut Janda‛. Laporan yang dimuat pada
edisi pertama, November 1998, itu ditulis tanpa ada wawancara atau
konfirmasi dari sumber berita, melainkan hanya bersumber dari desas-
desus. Pemimpin Redaksi Warta Republik diadukan ke pengadilan dan
dijatuhi hukuman percobaan karena mencemarkan nama baik Jenderal
TNI (purn.) Try Sutrisno dan Jendral TNI (purn.) Edi Sudradjat. Dalam
kasus ini, wartawan Tabloid Warta Republik memenuhi unsur sengaja
melakukan penghinaan, menuduh tanpa bukti dan telah mencemarkan
nama baik.
Kasus lain adalah gugatan terhadap majalah Gatra yang diajukan
oleh Tommy Soeharto berkaitan dengan tulisan berjudul ‚Obat Terlarang,
Nama Tommy pun Disebut‛ yang dimuat pada Edisi No. 48, 17 Oktober
1998. Namun, pengaduan kasus ini ditolak oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat
bahwa Gatra telah melakukan peliputan yang sesuai dengan standar
kode etik, dan berupaya melengkapi sumber-sumber yang bisa
memberikan keterangan dalam melengkapi akurasi laporan.
Sementara itu, delik pers yang termasuk pada public libel sebagai
berikut:
1. Pembocoran Rahasia Negara
Pasal 112 KUHPidana yang berbunyi,
Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan atau memberitahukan, atau
memberikan surat-surat, berita-berita, atau keterangan-keterangan
kepada negara asing, sedang ia tahu bahwa surat-surat, berita-berita atau
keterangan-keterangan itu harus dirahasiakan untuk kepentingan
Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 322 KUHPidana menyatakan,

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang
maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu
rupiah.
(2) Bila kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan ini
dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu.

2. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 134 KUHPidana yang berbunyi, Penghinaan dengan sengaja
terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling
lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
205