Page 174 - Modul Ajar Fix per jenjang_2024/2025
P. 174

Diskriminasi menyebabkan penyandang disabilitas sulit memperoleh pekerjaan. Padahal
                     dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 disebutkan
                     bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
                     mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau
                     di luar negeri”. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyandang disabilitas juga mempunyai
                     hak untuk berkesempatan memperoleh pekerjaan. Pengakuan tersebut dikuatkan secara
                     hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas yang
                     menjelaskan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
                     Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang
                     Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan
                     paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
                     Pelanggar akan dikenakan sanksi ancaman pidana maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal
                     200 juta rupiah.
                     Sumber:http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/20499/9364
                     Setujukah kalian bahwa informasi pada kutipan tersebut mencerminkan salah satu upaya
                     menyikapi eksklusi sosial dalam masyarakat?
                     A.   Ya
                     B.   Tidak
                     Alasan
                 6.   Simaklah artikel berikut!
                     Kasus Intoleransi Indonesia Meningkat
                     Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengakui
                     kasus intoleransi di Indonesia setiap waktunya mengalami peningkatan. Menurutnya, kasus
                     intoleransi dominan pada masalah pendirian rumah ibadah dan hak-hak minoritas. Ia
                     mendorong segera ada penyelesaian karena pendirian rumah ibadah merupakan salah satu
                     kebutuhan yang nyata. “Pendirian rumah ibadah adalah kebutuhan nyata, sehingga harus
                     segera ada tindakan untuk menyelesaikannya”, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa
                     penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan sejak dini.
                     Selain itu, ia menekankan tidak ada kompromi terhadap kaum intoleran karena dinilai
                     menyebabkan perpecahan.

                     Sumber: https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/352/bpip-kasus-intoleransi-di-indonesia-selalu-
                     meningkat.html#, diakses pada 6 November 2021
                     Berikan rekomendasi upaya campuran (preventif dan represif) untuk mengatasi kasus
                     tersebut!
                 7.   Perhatikan kasus berikut!
                     Pak Agus menjabat sebagai kepala personalia di sebuah perusahaan. Ia tahu bahwa
                     perusahaannya sedang mencari seorang sekretaris. Akan tetapi, ia sengaja menyimpan
                     informasi tersebut. Ia hanya membuka lowongan kerja dalam waktu singkat agar jumlah
                     pelamar sedikit sehingga memperbesar peluang keponakannya untuk diterima di perusahaan.
                     Saat wawancara berlangsung, Pak Agus sengaja memberikan skor rendah kepada calon
                     karyawan lain. Akan tetapi, ia justru memberikan penilaian tinggi pada keponakannya
                     meskipun tidak kompeten.
                     Kasus tersebut menunjukkan praktik nepotisme karena . . . .
                     A.   membatasi kesempatan orang lain untuk berpartisipasi secara aktif di bidang pekerjaan
                     B.   menyalahgunakan fasilitas umum demi meraup keuntungan untuk diri dan kerabatnya
                         sendiri
                     C.   mengutamakan kepentingan kelompok atau kalangan sendiri di atas kepentingan umum
                     D.   menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan anggota kerabatnya
                         sendiri
                     E.   membatasi akses informasi sehingga kelompok sosial tertentu sulit memperoleh haknya
                 8.   Penelitian dalam pemecahan masalah sosial dapat dilakukan melalui penelitian sosial yang
                     terdiri atas langkah-langkah . . . .
                     A.   mendesain langkah, merumuskan tujuan, mengambil data, analisis, dan merumuskan
                         rekomendasi

                                                             14
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179