Page 103 - epocket book Penulisan Artikel Ilmiah

Gambar V.6

Poster Rekam Jejak Digital
Sumber: Indonesiabaik.id, 2020

Di era penggunaan teknologi dan internet yang semakin maju, cara-cara dalam
mencari informasi pun semakin beragam dan praktis sehingga sangat mudah bagi

orang untuk mengorek informasi tentang kita di internet. Seperti dalam kasus-kasus

cyberbullying, dapat dilihat bahwa cyberbullying banyak terungkap setelah ditelusuri
dari rekam jejak digital korban dan pelakunya. Secara umum konten cyberbullying bisa

dikirimkan oleh individual maupun kelompok secara berulang kali yang isinya bisa
tentang individu maupun kelompok lainnya dengan unsur konten yang bersifat kejam,

vulgar, mengancam, mempermalukan, melecehkan, menakut-nakuti dan atau yang

sesuatu yang berbahaya (Wijayanto, Fitriyani & Nurhajati, 2019). Jejak ini lah yang
tertinggal ketika kita mempublikasikan sesuatu. Terdapat banyak cara untuk

meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta cara melindungi jejak
digital kita. Salah satu yang paling sederhana adalah dengan selalu menyempatkan

untuk membaca syarat dan ketentuan aplikasi, media sosial dan juga situs web yang
kita akses. Bagian ini memang terasa menjemukan untuk dibaca, tetapi

mencermatinya bisa berguna di kemudian hari. Jika ada pilihan untuk tidak merekam

jejak digital dan membagikannya ke pihak ketiga, kita bisa memilih opsi tersebut
sehingga jejak digital kita aman. Kebiasaan lain yang patut diasah adalah kebiasaan

untuk membatasi jenis data yang Anda bagikan. Jangan mengunggah informasi
sensitif atau data pribadi seperti KTP, SIM, Paspor, PIN dan lainnya di media sosial.

Berbicara tentang berbagai kasus dan juga cara-cara melindungi rekam jejak digital,

kita juga perlu mengetahui di mana posisi kita berdiri dalam dunia digital. Perlindungan
terhadap rekam jejak seharusnya diberikan oleh pemerintah dan menjadi tanggung

jawab normatif sebagai pengayom. Pada praktiknya, melalui kasus-kasus di atas
dapat kita lihat dan temukan bahwa peraturan yang kini disediakan oleh pemerintah

tidaklah ideal untuk melindungi. Alih-alih melindungi, sering kali peraturan ini malah

menjebak dan menjerat masyarakat. Hingga saat ini, yang ada hanyalah perihal
perlindungan data pribadi dalam UU ITE pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, PP No 71/2019

(PSTE) dan PM Kominfo No 20/2016. Keduanya menjadi dasar dalam melindungi
jejak digital yang juga menjadi bagian dari data pribadi kita. Namun, perlu kita ketahui

bahwa kedua ini saja tidak cukup untuk menanggulangi. Dibutuhkan instrumen hukum
secara spesifik yang mengadopsi perihal rekam jejak digital ini secara komprehensif.

DIGITAL SKILL 95