Page 45 - MODUL 1_ 3 FIX
P. 45

Kebakaran  di  lahan  gambut  didominasi  dengan smouldering  combustion yang
                        dapat berlangsung lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Api juga dapat menjalar
                        ke lapisan dalam gambut yang berisi banyak bahan organik seperti daun, cabang,
                        batang pohon, yang menjadi bahan bakar untuk tetap tetap dapat membara di
                        bawah permukaan gambut meskipun di permukaan gambut api terlihat sudah
                        padam.

              2.  Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut
                  2.1 Landasan Hukum Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut
                      Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  sebagai  dasar  konstitusi  tertinggi
                      peraturan di Indonesia telah memuat berbagai hal terkait pengelolaan lingkungan
                      termasuk pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, khususnya dalam Pasal

                      33 ayat 3, 4, dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

                         Pasal 33 ayat 3  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya
                                          dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk
                                          kemakmuran rakyat”

                         Pasal 33 ayat 4  “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
                                          ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,
                                          berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kem

                         Pasal 33 ayat 5  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur
                                          dalam undang-undang”



                      Pengelolaan ekosistem gambut tropis telah menjadi perhatian dunia. Salah satu
                      permasalahan regional di ASEAN adalah asap lintas batas/negara yang sebagian
                      besar diakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Oleh karena itu, Pemerintah
                      kemudian meratifikasi AATHP (Agreement on ASEAN Transboundary Haze Pollution)
                      dengan  UU  No.  26  Tahun  2014  tentang  Pengesahan  ASEAN  Agreement  on
                      Transboundary Haze Pollution pada 16 September 2014. Kemudian, pemerintah
                      menetapkan  PP  No.  71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
                      Ekosistem Gambut, junto PP No. 57 Tahun 2016. PP tersebut mengatur tata kelola
                      gambut  dengan  berbasis  pada  Kesatuan  Hidrologis  Gambut  (KHG),  serta

                      mewajibkan kementerian terkait untuk menetapkan paling sedikit 30% dari seluruh
                      luas KHG yang utamanya terletak di puncak kubah gambut dan sekitarnya sebagai
                      kawasan  yang  memiliki  fungsi  lindung  ekosistem  gambut  (selain  kawasan  yang
                      sudah ditetapkam sebagai  kawasan lindung).








          MODUL III PENGELOLAAN DAN RESTORASI EKOSISTEM LAHAN BASAH                                      37
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50