Page 53 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 53

memberikan       fleksibilitas   yang   lebih    besar   untuk mengikuti perubahan
                      Johan    Halim    dalam    artikel  tentang    Akuntansi Untuk      Leasing   (2003)

                mengutip      pernyataan     Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  dalam  PSAK  No.
                30  yang  mengistilahkan         leasing   menjadi      kegiatan     sewa  guna  usaha.
                Kegiatan  sewa  guna  usaha  diperkenalkan  untuk  pertama  kalinya  di  Indonesia

                pada  tahun  1974  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)
                Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindus trian  No.  Kep-
                122/MK/2/1974,  No.  32/M/SK/  2/1974  dan  No.  30/Kpb/I/74  tanggal  7
                Pebruari  1974  tentang  "Perijinan  Usaha  Leasing", sejak  saat  itu  dan  khususnya

                sejak  tahun  1980  jumlah  perusahaan  sewa  guna  usaha  dan  transaksi  sewa
                guna  usaha  makin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  untuk  membiayai
                penyediaan  barang  barang  modal  dunia  usaha.  Hadirnya  perusahaan  sewa

                guna    usaha    patungan     bersama     perusahaan     swasta  nasional  telah  mampu
                mempopulerkan  peranan  kegiatan  sewa  guna  usaha  sebagai  alternatif
                pembiayaan  barang  modal         yang    sangat    dibutuhkan     para    pengusaha     di
                Indonesia,     disamping      cara-cara    pembiayaan      konven  sional  yang  lazim.

                Sekarang  mari  kita  lihat  tentang  definisi  leasing.  SKB  Menteri  Keuangan,
                Menteri  Perdaga  ngan  dan  Menteri  Perindustrian  menyatakan:  "Leasing  ialah
                setiap  kegiatan     pembiayaan      perusahaan     dalam  bentuk  penyediaan  barang-
                barang  modal  untuk  diguna  kan  oleh  suatu  perusahaan  untuk  suatu  jangka

                waktu tertentu     berdasarkan     pembayaran-pembayaran  secara berkala           disertai
                dengan    hak    pilih  bagi  perusahaan











    -49  -
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58