Page 7 - BAB 04

Menjelang kemerdekaan Indonesia, terjadi serangkaian upaya

dari para tokoh untuk lebih mematangkan rancangan Undang-Undang
Dasar. Perkembangan penting dari masa ini adalah munculnya berita

bahwa para tokoh di Indonesia Timur berkeberatan bergabung dalam

proyek Indonesia merdeka, jika Piagam Jakarta tidak diubah.

Perubahan yang mereka tuntut adalah sila pertama yang berbunyi “Ke-
Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” (Somantri, G. R., 2006: 6).

Dalam kaitan dengan pematangan rancangan UUD di atas,

Mohammad Hatta dan Teuku M. Hasan berusaha keras meyakinkan
tokoh pergerakan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dkk. Upaya ini

membuahkan hasil. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan,

PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil
mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan versi yang telah

diperbaiki bagian pembukaannya. Lima sila yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 tersebut urutannya sama seperti dalam Piagam
Jakarta, namun mengalami perubahan sebagai berikut “. dengan

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil

dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”

(Dikdik B. Arif, 2014: 26).

Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 - 17 Juli

1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI
sebagai pembukaan dari rancangan Undang - Undang Dasar yang

dipersiapkan untuk negara Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI

PANCASILA 72