Page 166 - DUMMY BUKU KPU

Partisipasi jika dimaknai mendalam bukan sekadar menjaga jumlah
pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga seberapa berkualitasnya
pemilihan. Tetapi bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur
intensitasnya adalah prosentase orang yang menggunakan hak pilih
pada saat pemilu dibanding dengan jumlah seluruh warga negara
yang berhak memilih (masuk dalam DPT maupun DPTb). Partisipasi di
sini tidak melihat sejauh mana partisipasi, apakah pertama, partisipasi
karena mobilisasi (pemerintah selalu mengunakan pendekatan
mobilisasi yang juga dinyakini sebagai partisipasi). Kedua, apakah
partisipasi sebagai bentuk dukungan masyarakat (pemerintah maupun
parlemen yakin betul bahwa mereka memegang kekuasaan /jabatan
karena memperoleh mandat dan kepercayaan dari masyarakt melalui
proses pemilihan umum). Atau ketiga, partisipasi dipahami dan
dipraktikkan sebagai bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah kepada
masyarakat. Keempat, partisipasi dipahami dalam pengertian nominal
yakni menjatuhkan pilihan (vote) bukan dalam pengertian substantif
yakni menyampaikan suara (vioce). Atau kelima, partisipasi cenderung
dipahami dalam kerangka formal prosedural. Kalau sudah ada pemilihan
dan lembaga perwakilan tampaknya dianggap sudah ada partisipasi.
Angka partisipasi di sini tidak melihat dari beberapa hal tersebut, tapi
partisipasi tentang kehadiran pemilih di TPS mengunakan hak pilihnya.
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
Selain pemilih yang terdaftar dalam DPT , terdapat pemilih yang masuk
dalam Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb) yakni Pemilih yang tidak
terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani
penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
Kemudian ada pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
yakni Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain.

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
166
Pandemi Tak Halangi Partisipasi