Page 26 - Sejarah HMI Cabang Kendari
P. 26

akhirnya  atasan  dari  Kamaruddin  tidak  memaksakan.  Kondisi  itu
             disebabkan karena posisi dan tenaga Kamaruddin saat itu Kantor
             Perindustrian sangat dibutuhkan.
                    Situasi  seperti  serupa  juga  dialami  oleh  Muawiyah  dan

             Haslinda.  Saat  menjadi  pengurus,  Muawiyah  bekerja  di  Dinas
             Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Saat  awal,  Kepala  Dinas
             Kesehatan yakni dr. Uksim Jumbo, alumni HMI.
                      Sebagai  sesama  kader  HMI,  H.  Uksin  Jumbo  sering
             memanggil Muawiyah dan Haslinda  untuk rapat guna menyusun
             rencana kegiatan. Kegiatan rapat banyak dilakukan di rumah. Saat
             teman satu kantor Muawiyah mengetahui memiliki latar belakang
             sebagai  anggota  HMI,  ada  oknum  yang  mengancamnya  untuk
             mencoret sebagai pegawai. Kegiatannya terus dibuntuti, termasuk
             kegiatan orang tuanya. Muawiyah menyebut nama bahwa oknum
             dimaksud yakni dr. Ali dan dr. Bagus. Keduanya bukan alumni HMI.

                 Situasi  tersebut  terjadi  karena  anggapan  bahwa  jika  menjadi
             pegawai  mesti  ikut  Golongan  Karya  (Golkar).  Sebagaimana
             diketahui  bahwa  Golkar  merupakan  partai  yang  didirikan  oleh
             pemerintah  orde  baru  dan  dijadikan  sebagai  alat  politik  untuk
             mengkonsolidasikan  kekuasaan  politik.  Pada  masa  itu,  Golkar
             menjadi  satu-satunya  partai  yang  diizinkan  untuk  merekrut
             pegawai negeri guna menopang kekuasaan.
                    Tetapi karena Muawiyah masuk ke HMI sehingga dianggap

             berafiliasi pada salah satu kekuatan politik, selain Golkar. Akhirnya
             Kepala  Staf  Sosial  Politik  (Kasospol)  Sultra  saat  itu  sempat
             melakukan  interogasi.  Saat  interogasi,  Kasospol  bertanya
             aktivitasnya  sebagai  anggota  HMI  sambal  mengingatkan  bahwa
             posisi  sebagai  pegawai  negeri  hendaknya  dapat  mendukung
             kebijakan  pemerintah  dan  tidak  terlibat  dalam  kegiatan  yang
             dianggap berbahaya bagi stabilitas negara. Tampaknya, Kasospol
             sudah  mendengar  pula  bahwa  Muawiyah  akan  berangkat  ke




               7
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31