Page 300 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA
Konferensi pers terkait penarikan makanan ringan/snack “Bihun Kekinian” di
Jakarta (08/08/16).
keresahan publik, Badan POM mengeluarkan edaran pada tanggal
4 Agustus 2016 terkait peredaran produk makanan ringan/snack
“Bihun Kekinian”. Badan POM menegaskan bahwa makanan
ringan “Bihun Kekinian” yang dimaksud tidak memiliki izin edar
dari Badan POM. Pangan yang tidak memiliki izin edar, berarti
proses produksinya tidak melalui evaluasi keamanan, mutu, gizi,
dan label pangan.
Sejatinya, Badan POM menghargai setiap kreativitas dan
inovasi produk obat dan makanan, namun harus memenuhi ke­
tentuan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan label serta mem per­
hatikan norma etika/kesopanan dan kesusilaan. Desain kemasan
Bikini merupakan hasil dari suatu kegiatan pelatihan kreativitas
siswa di Bandung pada tahun 2015. Kemudian oleh investor di­
produksi untuk diperdagangkan secara online pada bulan Maret
2016. Hingga Agustus 2016, sudah ada 22 (dua puluh dua)
reseller yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan
jumlah produksi pada kurun waktu Maret­Juni 2016 sebanyak
11.000 bungkus.
Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pendalaman
termasuk investigasi internal, penelusuran di lapangan, dan
infor masi masyarakat. Pada tanggal 6 Agustus 2016 pukul 00.15
290 I tiga taHUn KinERJa Badan POM
MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
WIB berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil Depok, mela­
kukan “penggerebekan” sebuah rumah mewah di Depok yang
merupakan lokasi produksi makanan ringan ‘Bikini’ tersebut. Dari
rumah tersebut disita barang bukti berupa produk jadi makanan
ringan “Bikini” sebanyak 144 bungkus, kemasan sebanyak 3.900
lembar, serta bahan baku dan peralatan produksi. Temuan ter­
sebut merupakan pelanggaran terhadap Undang­Undang RI No
18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 142 yang berbunyi “Pelaku
Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar
terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
Terkait label dan iklan pangan harus dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan, dimana diatur bahwa keterangan dan/
atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan
tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau ben­
tuk apapun lainnya. Selain Undang­Undang Pangan, juga
da pat dikenakan Undang­Undang No. 8 Tahun 1999 ten­
tang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara pa­
ling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indo­
nesia tetap melakukan penelusuran, pemantauan terhadap pro­
duk tersebut baik di peredaran secara terbuka maupun media
online dan melakukan pengamanan untuk kepentingan dan per­
lindungan publik.
Catatan Kasus Bebiluck
Pada 15 September 2016, Badan POM bersama lintas sektor
terkait berhasil menyegel pabrik makanan pendamping ASI
(MP­ASI) ilegal “Bebiluck” milik PT Hassana Boga Sejahtera
di Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2
Nomor 35, BSD, Tangerang Selatan. Dari lokasi ini, diamankan
produk jadi 16.884 pieces dan kemasan sejumlah 217.280 pieces
dengan total nilai barang bukti mencapai Rp733 juta.
Kasus Bebiluck ini menarik untuk disimak. Tidak lama
setelah penggerebekan pabrik Bebiluck, timbul pro dan kontra di
masyarakat. Salah satu isu yang merebak di masyarakat adalah
tiga taHUn KinERJa Badan POM I 291