Page 55 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang
obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
undangan. “Obat dan makanan sebagaimana dimaksud terdiri dan dipimpin oleh Kepala.
atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat
adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan 3. kantor Badan pom di daerah
pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut. Dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
melak sanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Obat dan Makanan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan
Badan POM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan ke­ Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
bi jakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; b. Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadi dasar
pelak sanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat pembentukan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota. Penataan
dan makanan; c. penyusunan dan penetapan norma, standar, struktur organisasi di lingkungan Badan POM ini menjadi hal
prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar yang mendesak untuk dilakukan agar Badan POM dapat segera
dan pengawasan selama beredar; d. pelaksanaan pengawasan berlari menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara
sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; e. koordinasi optimal di seluruh Indonesia.
pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, UPT Badan
pemerintah pusat dan daerah; f. pemberian bimbingan teknis POM melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau
dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; g. tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan
pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan makanan. Keberadaan UPT Badan POM di daerah merupakan
pera turan perundang­undangan di bidang pengawasan obat upaya Badan POM dalam melakukan penguatan kapasitas
dan makanan; h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, kelembagaan untuk memperluas lingkup pengawasan obat dan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur makanan di daerah serta semakin “mendekatkan” pemerintah
organisasi di lingkungan Badan POM; i. pengelolaan barang dalam memberikan pelayanan publik (pembinaan dan fasilitasi
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan pelaku usaha) dan memberi perlindungan kepada masyarakat
POM; j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan dari obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan. Pelaksanaan
POM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif tugas UPT Badan POM mendukung pencapaian tujuan organisasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM. yaitu:
Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, • Terwujudnya jaminan produk obat dan makanan aman,
menurut Perpres ini, Badan POM mempunyai kewenangan: a. bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka
menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar meningkatkan kesehatan masyarakat;
dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta • Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal
pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
perundang­undangan; b. melakukan intelijen dan penyidikan di Penataan dan penguatan UPT Badan POM ditetapkan
bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan melalui:
peraturan perundang­undangan; dan c. pemberian sanksi admi­ • Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2018 tentang
nistratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undang­ Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
an. Ketentuan lebih lanjut dari Perpres 80 Tahun 2017 diatur Badan POM, dan
dalam Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang • Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM,
Menurut Perpres ini, Badan POM adalah lembaga pemerintah termasuk penguatan kelembagaan pengawasan obat dan
non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan makanan di kabupaten/kota melalui pembentukan 40
di bidang pengawasan obat dan makanan, berada di bawah (empat puluh) Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota yang

44 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 45