Page 58 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

wasan obat dan makanan, serta tingkat risiko daerah.
Pembentukan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota ter­
sebut dalam rangka melindungi masyarakat di daerah terpencil,
perbatasan, dan wilayah terluar Indonesia, tentu saja khususnya
di bidang obat dan makanan. Selama ini, keberadaan UPT Badan
POM yang berkedudukan hanya di tingkat provinsi menimbulkan
kendala dalam teknis pengawasan termasuk koordinasinya
karena cakupan wilayah atau rentang kendali yang luas, tingkat
eselonisasi, dan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah
sumber daya yang dimiliki.
Pembentukan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota dite­
tapkan berdasar Peraturan Badan POM tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang menjadi
tindak lanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Pembentukan Kantor Badan POM
di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan
rekomendasi Kepala Daerah serta kriteria klasifikasi yang mem­
pengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM.
Tugas Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota antara lain
melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi
obat dan makanan, serta sarana pelayanan kefarmasian; koor­
dinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan ma­
kanan; pengambilan sampel/sampling pengujian obat dan ma­
kanan; pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi/KIE dan
penga duan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
sertifikasi produk obat dan makanan; serta pelaksanaan urusan Badan POM bersama Interpol, Ditjen Bea & Cukai, dan Pemerintah Daerah Provinsi
Riau yang tergabung dalam operasi Opson VI mengamankan kurang lebih 20 truk
tata usaha dan rumah tangga. pangan ilegal yang diduga berasal dari Malaysia di Pelabuhan Selat Panjang, Riau
4. Badan pom menjaga perbatasan (16/03/17).
Maret 2017.
Kegiatan Penindakan di Pulau Meranti Temuan pangan ilegal tersebut antara lain terdiri dari ma­
Badan POM berkomitmen melindungi masyarakat di selu­ kanan bayi, minuman ringan, dan biskuit yang diperkirakan
ruh Indonesia termasuk daerah perbatasan, dari obat dan ma­ men capai lebih dari 5 miliar rupiah. Badan POM berkomitmen
kanan yang berisiko bagi kesehatan, termasuk memberantas pe­ untuk terus memberantas peredaran produk ilegal termasuk
nyelundupan obat dan makanan yang dapat merugikan negara. palsu dan tidak memenuhi syarat. Dimana pun produk ilegal
Melalui sinergitas dengan unsur lintas sektor seperti Interpol, bere dar, Badan POM hadir untuk memberantasnya. Selain
Ditjen Bea & Cukai, dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang berisi ko terhadap kesehatan, produk ilegal juga menurunkan
tergabung dalam Operasi Opson VI, badan POM berhasil me­ daya saing produk nasional, serta merugikan negara karena
ngamankan kurang lebih 20 truk pangan ilegal yang diduga ma suk dan beredar secara tidak resmi. Karena itu, Badan POM
berasal dari Malaysia di Pelabuhan Selat Panjang, Riau pada 16 menyam paikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Provinsi

48 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 49