Page 59 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 59

BADAN POM HADIR                                 MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
 keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA             MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN



 wasan obat dan makanan, serta tingkat risiko daerah.
 Pembentukan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota ter­
 sebut dalam rangka melindungi masyarakat di daerah terpencil,
 perbatasan, dan wilayah terluar Indonesia, tentu saja khususnya
 di bidang obat dan makanan. Selama ini, keberadaan UPT Badan
 POM yang berkedudukan hanya di tingkat provinsi menimbulkan
 kendala dalam teknis pengawasan termasuk koordinasinya
 karena cakupan wilayah atau rentang kendali yang luas, tingkat
 eselonisasi, dan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah
 sumber daya yang dimiliki.
 Pembentukan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota dite­
 tapkan berdasar Peraturan Badan POM tentang Organisasi dan
 Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  Badan POM yang menjadi
 tindak lanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
 Pengawas Obat dan Makanan. Pembentukan Kantor Badan POM
 di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan
 rekomendasi Kepala Daerah serta kriteria klasifikasi yang mem­
 pengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM.
 Tugas Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota antara lain
 melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi
 obat dan makanan, serta sarana pelayanan kefarmasian; koor­
 dinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
 intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan ma­
 kanan; pengambilan sampel/sampling pengujian obat dan ma­
 kanan;  pengelolaan  komunikasi,  informasi,  edukasi/KIE  dan
 penga duan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
 sertifikasi produk obat dan makanan; serta pelaksanaan urusan   Badan POM bersama Interpol, Ditjen Bea & Cukai, dan Pemerintah Daerah Provinsi
               Riau yang tergabung dalam operasi Opson VI mengamankan kurang lebih 20 truk
 tata usaha dan rumah tangga.  pangan ilegal yang diduga berasal dari Malaysia di Pelabuhan Selat Panjang, Riau
 4.  Badan pom menjaga perbatasan  (16/03/17).
               Maret 2017.
 Kegiatan Penindakan di Pulau Meranti  Temuan pangan ilegal tersebut antara lain terdiri dari ma­
 Badan POM berkomitmen melindungi masyarakat di selu­  kanan bayi, minuman ringan, dan biskuit yang diperkirakan
 ruh Indonesia termasuk daerah perbatasan, dari obat dan ma­  men capai lebih dari 5 miliar rupiah. Badan POM berkomitmen
 kanan yang berisiko bagi kesehatan, termasuk memberantas pe­  untuk terus memberantas peredaran produk ilegal termasuk
 nyelundupan obat dan makanan yang dapat merugikan negara.   palsu dan tidak memenuhi syarat. Dimana pun produk ilegal
 Melalui sinergitas dengan unsur lintas sektor seperti Interpol,   bere dar, Badan POM hadir untuk memberantasnya. Selain
 Ditjen Bea & Cukai, dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang   berisi ko terhadap kesehatan, produk ilegal juga menurunkan
 tergabung dalam Operasi Opson VI, badan POM berhasil me­  daya saing produk nasional, serta merugikan negara karena
 ngamankan kurang lebih 20 truk pangan ilegal yang diduga   ma suk dan beredar secara tidak resmi. Karena itu, Badan POM
 berasal dari Malaysia di Pelabuhan Selat Panjang, Riau pada 16   menyam paikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Provinsi




 48 I tiga taHUn KinERJa Badan POM          tiga taHUn KinERJa Badan POM I 49
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64