Page 54 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 54

BADAN POM HADIR                                                                                                           MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
            keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA                                                                                       MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN



            menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan                                dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang
            obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­                           menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
            undangan. “Obat dan makanan sebagaimana dimaksud terdiri                                dan dipimpin oleh Kepala.
            atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat
            adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan                            3.  kantor Badan pom di daerah
            pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut. Dalam                              Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
            melak sanakan tugas pengawasan obat dan makanan,                                        Obat dan Makanan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan
                Badan POM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan ke­                                Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
            bi jakan  nasional  di  bidang  pengawasan  obat dan  makanan; b.                       Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadi dasar
            pelak sanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat                               pembentukan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota. Penataan
            dan makanan; c. penyusunan dan penetapan norma, standar,                                struktur  organisasi  di lingkungan Badan POM ini menjadi  hal
            prosedur, dan  kriteria  di bidang pengawasan sebelum  beredar                          yang mendesak untuk dilakukan agar Badan POM dapat segera
            dan pengawasan selama beredar; d. pelaksanaan pengawasan                                berlari menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara
            sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; e. koordinasi                            optimal di seluruh Indonesia.
            pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi                                     Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, UPT Badan
            pemerintah pusat dan daerah; f. pemberian bimbingan teknis                              POM melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau
            dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; g.                                 tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan
            pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan                                   makanan. Keberadaan UPT Badan POM di daerah merupakan
            pera turan perundang­undangan di bidang pengawasan obat                                 upaya Badan POM dalam melakukan penguatan kapasitas
            dan makanan; h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,                                kelembagaan untuk memperluas lingkup pengawasan obat dan
            dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur                                makanan di daerah serta semakin “mendekatkan” pemerintah
            organisasi  di  lingkungan  Badan  POM;  i.  pengelolaan  barang                        dalam memberikan pelayanan publik (pembinaan dan fasilitasi
            milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan                                 pelaku usaha) dan memberi perlindungan kepada masyarakat
            POM; j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan                           dari obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan. Pelaksanaan
            POM; dan  k. pelaksanaan  dukungan  yang bersifat substantif                            tugas UPT Badan POM mendukung pencapaian tujuan organisasi
            kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM.                                yaitu:
                Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan,                               •   Terwujudnya  jaminan  produk  obat  dan  makanan  aman,
            menurut Perpres ini, Badan POM mempunyai kewenangan: a.                                     bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka
            menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar                           meningkatkan kesehatan masyarakat;
            dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta                               •   Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal
            pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan                                dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
            perundang­undangan; b. melakukan intelijen dan penyidikan di                                Penataan  dan  penguatan  UPT  Badan  POM  ditetapkan
            bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan                              melalui:
            peraturan perundang­undangan; dan c. pemberian sanksi admi­                             •   Peraturan  Badan  POM  Nomor  11  Tahun  2018  tentang
            nistratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undang­                               Kriteria  Klasifikasi  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan
            an.  Ketentuan lebih  lanjut  dari  Perpres  80  Tahun  2017  diatur                        Badan POM, dan
            dalam Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang                                   •   Peraturan  Badan  POM  Nomor  12  Tahun  2018  tentang
            Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.                                  Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM,
            Menurut Perpres ini,  Badan POM adalah lembaga pemerintah                                   termasuk  penguatan  kelembagaan  pengawasan  obat  dan
            non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan                                   makanan di kabupaten/kota melalui pembentukan 40
            di bidang pengawasan obat dan makanan, berada di bawah                                      (empat puluh) Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota yang




                 44 I tiga taHUn KinERJa Badan POM                                                                               tiga taHUn KinERJa Badan POM I 45
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59