Page 53 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap
UMKM; (2) memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan
obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman,
ber khasiat/bermanfaat, dan bermutu. Badan POM juga (3)
memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepeme rin­
tahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masya­
rakat dalam pengawasan obat dan makanan serta (4) me ning­
katkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawasan obat dan
makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor
dan lintas kepemerintahan.

2. penguatan kelembagaan Badan pom
Pengawasan obat dan makanan bersifat multisektor dan
multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi
penting. Hal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan
yang dihadapi dalam bidang pengawasan obat dan makanan,
antara lain luasnya cakupan pengawasan di wilayah Indonesia,
sementara sumber daya pelaksana pengawasan dapat dikatakan
masih terbatas. Dengan adanya globalisasi di berbagai aspek
dan pesatnya pertumbuhan pelaku usaha di bidang obat dan
makanan semakin memperluas cakupan pengawasan yang perlu Struktur Organisasi Badan POM RI sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
dilakukan. Di samping itu, dari sisi pemerintah sebagai pihak Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
pengawas masih ditemui fragmentasi kelembagaan, perizinan,
serta regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga
perlu sinergisme melalui koordinasi yang lebih diperkuat dengan penya lahgunaan obat keras.
stakeholder lintas sektor. Sebagai upaya menindaklanjuti ekspektasi pemangku ke­
Untuk itu, dalam mewujudkan pengawasan obat dan makan­ pen tingan dan upaya penguatan kelembagaan, Badan POM me­
an yang efektif dan terintegrasi, diperlukan penajaman fungsi dan lakukan penataan dan penguatan organisasi yang disesuaikan
kewenangan Badan POM dalam rangka penguatan kelembagaan dengan ketentuan peraturan perundang­undangan dan menda­
dan struktur organisasi. Melalui penguatan kelembagaan Badan patkan persetujuan prinsip dari Menteri PANRB, serta ditetapkan
POM ini, diharapkan dapat mendukung program pemerintah melalui lahirnya Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menangkal keja­ Pengawas Obat dan Makanan. Ada 2 hal yang menjadi fokus dari
hatan kemanusiaan sebagai akibat dari peredaran obat dan Perpres tersebut, yaitu:
ma kanan yang tidak memenuhi syarat. Tidak hanya dampak • Penguatan fungsi cegah, tangkal, intelijen dan penyidikan
dari segi kesehatan, tetapi penguatan fungsi pengawasan Ba­ pelanggaran ketentuan peraturan perundang­undangan di
dan POM ditujukan pula untuk mengawal bonus demografi, bidang pengawasan obat dan makanan melalui pembentukan
me ningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Penindakan;
pemerintah di bidang kesehatan, mendorong daya saing pro­ • Penguatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah
duk obat dan makanan dalam negeri, mencegah hilangnya pe­ (APIP) melalui pengembangan inspektorat menjadi
masukan negara dari pajak sebagai akibat masuknya produk Inspektorat Utama.
ilegal dan penyelundupan obat dan makanan, serta mencegah Perpres ini menegaskan bahwa Badan POM mempunyai tugas

42 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 43