Page 52 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 52

BADAN POM HADIR                                                                                                           MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
            keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA                                                                                       MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN



            industri obat dan makanan  dengan keberpihakan terhadap
            UMKM; (2) memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan
            obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman,
            ber khasiat/bermanfaat, dan bermutu. Badan POM juga (3)
            memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepeme rin­
            tahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masya­
            rakat dalam pengawasan obat dan makanan serta (4) me ning­
            katkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawasan obat dan
            makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor
            dan lintas kepemerintahan.

            2.  penguatan kelembagaan Badan pom
                Pengawasan obat dan makanan bersifat multisektor dan
            multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi
            penting. Hal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan
            yang dihadapi  dalam  bidang  pengawasan  obat dan makanan,
            antara lain luasnya cakupan pengawasan di wilayah Indonesia,
            sementara sumber daya pelaksana pengawasan dapat dikatakan
            masih terbatas. Dengan adanya globalisasi di berbagai aspek
            dan pesatnya pertumbuhan pelaku usaha di bidang obat dan
            makanan semakin memperluas cakupan pengawasan yang perlu                         Struktur Organisasi Badan POM RI sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
            dilakukan. Di samping itu, dari sisi pemerintah sebagai pihak                    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
            pengawas masih ditemui fragmentasi kelembagaan, perizinan,
            serta regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga
            perlu sinergisme melalui koordinasi yang lebih diperkuat dengan                         penya lahgunaan obat keras.
            stakeholder lintas sektor.                                                                  Sebagai upaya menindaklanjuti ekspektasi pemangku ke­
                Untuk itu, dalam mewujudkan pengawasan obat dan makan­                              pen tingan dan upaya penguatan kelembagaan, Badan POM me­
            an yang efektif dan terintegrasi, diperlukan penajaman fungsi dan                       lakukan penataan dan penguatan organisasi yang disesuaikan
            kewenangan Badan POM dalam rangka penguatan kelembagaan                                 dengan ketentuan peraturan perundang­undangan dan menda­
            dan struktur organisasi. Melalui penguatan kelembagaan Badan                            patkan persetujuan prinsip dari Menteri PANRB, serta ditetapkan
            POM ini, diharapkan dapat mendukung program pemerintah                                  melalui lahirnya Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
            dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menangkal keja­                                 Pengawas Obat dan Makanan. Ada 2 hal yang menjadi fokus dari
            hatan kemanusiaan sebagai akibat dari peredaran obat dan                                Perpres tersebut, yaitu:
            ma kanan yang tidak memenuhi syarat. Tidak hanya dampak                                 •   Penguatan  fungsi  cegah,  tangkal,  intelijen  dan  penyidikan
            dari segi kesehatan, tetapi penguatan fungsi pengawasan Ba­                                 pelanggaran ketentuan peraturan perundang­undangan di
            dan  POM  ditujukan  pula  untuk  mengawal  bonus  demografi,                               bidang pengawasan obat dan makanan melalui pembentukan
            me ningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan                                     Deputi Bidang Penindakan;
            pemerintah di bidang kesehatan, mendorong daya saing pro­                               •   Penguatan  fungsi  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah
            duk obat dan makanan dalam negeri, mencegah hilangnya pe­                                   (APIP) melalui pengembangan inspektorat menjadi
            masukan negara dari pajak sebagai akibat masuknya produk                                    Inspektorat Utama.
            ilegal dan penyelundupan obat dan makanan, serta mencegah                                   Perpres ini menegaskan bahwa Badan POM mempunyai tugas




                 42 I tiga taHUn KinERJa Badan POM                                                                               tiga taHUn KinERJa Badan POM I 43
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57