Page 81 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 81

BADAN POM HADIR                                 MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
 keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA             MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN



 B.  Kegiatan Strategi Deteksi
    Dilakukan  dengan  perkuatan  regulasi  dan  intensifikasi
 penga wasan berbasis risiko dengan melibatkan lintas sektor
 terkait  untuk  memetakan  peredaran  obat ilegal dan pene­
 lusuran kebocoran obat yang sering disalahgunakan. Hasil
 audit komprehensif terhadap importir, pedagang besar far­
 masi, dan industri farmasi dapat dipastikan sudah tidak
 ada lagi Carisoprodol (bahan aktif tablet PCC). Intensifikasi
 pengawasan sudah dilakukan terhadap sarana industri
 obat, sarana pedagang besar farmasi (PBF), serta sarana
 pela yanan obat seperti apotek, klinik yang ada di seluruh
 Indonesia, guna mendeteksi penyimpangan distribusi pro­
 duk obat tertentu serta meningkatkan kepatuhan pelaku
 usaha farmasi.
 C.  Kegiatan Strategi Respon
    Dilakukan dengan meningkatkan kerja sama lintas sektoral
 dalam kerangka criminal justice system (CJS) guna mem­
 bangun persamaan persepsi tentang pemberantasan obat
 ilegal  dan  penyalahgunaan  obat  melalui  pertukaran  infor­
 masi intelijen, patrol siber, serta operasi penindakan ber sa­
 ma dengan fokus target produsen/distributor utama.
 Melalui AN­POIPO, Badan POM mengajak seluruh instansi
 pemerintah dan lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan
 dan komitmennya dalam upaya pemberantasan obat ilegal dan
 penyalahgunaan obat di Indonesia. Indikator keberhasilan dari
 aksi nasional ini adalah tidak ada lagi peredaran secara ilegal
 dan penyalahgunaan OOT di Indonesia. Badan POM menyadari
 bahwa AN­POIPO tidak bisa dijalankan sendiri oleh Badan POM.
 Kerja sama yang baik antar pihak terkait sangat diperlukan demi
 tercapainya kesuksesan dalam aksi nasional tersebut. Hal itu
 sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang
 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana
 aspek pengawasan obat dan makanan melibatkan instansi lintas
 sektor sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya masing­
 masing.
 Badan POM juga terus berupaya memperkuat koordinasi
 dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat
 dan makanan ilegal, yang juga mencakup pemberantasan obat
 ilegal dan penggunaan yang salah, serta penyalahgunaan dari
 OOT.  Lintas  sektor  dimaksud  antara  lain  Komisi  IX  DPR  RI,   Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat serentak di
 Kepolisian, Kejaksaan, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkes,   seluruh Indonesia.




 70 I tiga taHUn KinERJa Badan POM          tiga taHUn KinERJa Badan POM I 71
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86