Page 82 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

Kemenkominfo, Ditjen Bea dan Cukai, BNN, Pemprov DKI
Jakarta, Pemprov Kalimantan Selatan, dan Pemprov Nusa Teng­
gara Barat.
Berbagai strategi dilakukan dalam rangka Aksi Nasional
ini antara lain pemetaan wilayah rawan kasus, membangun
persamaan persepsi tentang obat ilegal dan penyalahgunaan
obat antar­CJS, perkuatan data intelijen dengan tukar­menukar
data dan informasi tentang obat ilegal dan obat yang sering
disalahgunakan, melakukan patroli siber yakni identifikasi dan
verifikasi website yang menjual obat ilegal dan obat yang sering
disalahgunakan, intensifikasi investigasi, intensifikasi operasi
penindakan berskala internasional, regional dan nasional, dan
membentuk SPOC untuk tindak lanjut penanganan kasus obat
ilegal dan penyalahgunaan obat yang terjadi dalam situasi men­
desak (urgent).
2. Gerakan masyarakat sehat sadar pangan aman
Pangan sebagaimana amanat Undang­Undang No. 18 tahun
2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia
yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari
hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945. Negara
berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang
aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Keamanan
pangan merupakan isu penting karena merupakan salah satu
pilar kualitas dan kesehatan bangsa serta menentukan daya
saing ekonomi dan perdagangan produk pangan Indonesia.
Pengawalan keamanan pangan harus menjadi prioritas kita
bersama seluruh masyarakat Indonesia di sepanjang jalur rantai
pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan harus dilakukan
secara holistik, terkoordinasi, dan sistemik di sepanjang hulu
sampai hilir rantai pangan (from farm to table). Potensi risiko
bahaya terhadap keamanan pangan dapat terjadi di setiap titik
rantai pangan, termasuk juga pangan impor. Oleh karena itu,
pengawasan terhadap penerapan keamanan pangan merupakan Pencanangan Germas SAPA oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani di Jakarta (23/11/17).
tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pelaku usaha
maupun masyarakat, termasuk juga kalangan akademisi/per­
guruan tinggi dan media. Badan POM siap memberikan fasilitasi perkuatan kapasitas dan
Badan POM berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas pendampingan bagi para pelaku usaha pangan, utamanya untuk
kepemerintahan memperkuat tata kelola pengawasan pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pangan Jajanan Anak
serta terus mengembangkan sistem pengawasan pangan yang Sekolah (PJAS), dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
efektif, untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia. (UMKM) pangan siap saji, melalui berbagai program strategis

72 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 73