Page 17 - E-Klip Konvensi Nasional Kemandirian Obat Herbal
P. 17
Judul : Gandeng Kementerian dan Lembaga, BPOM Komitmen Tingkatkan Kualitas Obat
Herbal Indonesia
Nama Media : wartaekonomi.co.id
Tanggal : 8/4/2022
Halaman/URL : https://wartaekonomi.co.id/read434414/gandeng-kementerian-dan-lembaga-
bpom-komitmen-tingkatkan-kualitas-obat-herbal-indonesia
Tipe Media : Media Online
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)
Penny K Lukito berkomitmen meningkatkan
kualitas obat-obatan herbal yang bahan bakunya
berasal dari alam. Dalam mencapai kualitas yang
baik, Penny memaparkan bahwa dibutuhkan kerja
sama lintas sektoral.
Penny memaparkan, ada aspek yang perlu
dipahami terlebih dahulu sebelumnya, yakni
pengadaan bahan baku obat herbal di Indonesia.
Dia menyebut, para pelaku usaha mesti
memastikan bahwa bahan baku tersebut terjamin
mutunya dengan jumlah yang sustainable.
"(Jika) suplainya cuma sedikit, berhenti, susah
carinya, dan sebagainya, sehingga itu sangat menggangu stabilitas konsisten dari produk-produk yang
diproduksi oleh perusahaan (obat herbal) dalam negeri," kata Penny, Kamis (4/8/2022).
Sementara untuk mengimpor bahan baku obat herbal, kata Penny, pelaku mesti merogoh kocek yang
tinggi karena mahalnya harga tersebut. Dengan demikian, Penny menilai bahwa obat tersebut tidak
memiliki daya saing.
"Nah di sinilah penting sekali kita bersama-sama, lintas sektor segenap pihak yang terkait dengan
pengembangan obat dan suplemen berbahan alam, untuk itu kita berkerja sama dimulai dari hulu,"
katanya.
Sementara itu, Penny juga mengatakan bahwa program kemandirian dalam penyediaan bahan obat
herbal bekerja sama dengan kementerian. Di antaranya, kata Penny, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, dan Badan Riset Indonesia
Nasional (BRIN).
Penny mengatakan, akan dilakukan budidaya tanaman-tanaman obat dan tanaman-tanaman herbal yang
bisa diolah menjadi produk obat-obatan herbal. Dalam mengupayakan hak tersebut, Penny mengatakan
bahwa pihaknya membutuhkan kerja sama dari Kementerian Pertanian.
"Itu dalam bentuk budidaya sesuai dengan tata budidaya yang baik, tata cara pertanian yang baik
misalnya sehingga nanti dibudidayakan, jumlahnya banyak di Harvest, dikelola dengan teknologi