Page 127 - PENARIKAN PRODUK RANITIDIN YANG TERKONTAMINASI N-NITROSODIMETHYLAMINE (NDMA)

Judul : Alasan Belum Terima Surat Resmi BPOM, Dinkes Pamekasan
Enggah Tarik Obat Ranitidin

Nama Media : faktualnews.co

Tanggal : 11 Oktober 2019
Halaman/URL: https://faktualnews.co/2019/10/11/alasan-belum-terima-surat-resmi-
bpom-dinkes-pamekasan-enggah-tarik-obat-ranitidin/169150/

Tipe Media : Online

PAMEKASAN. FaktualNews.co –
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Pamekasan enggan
melakukan penarikan atau mencabut
obat-obatan asam lambung
mengandung ranitidin yang beredar
di apotek dan Puskesmas.

Plt Dinkes Pamekasan, Farid
mengaku Dinkes tidak melakukan
penyetopan terhadap peredaran
obat tersebut. Penyebabnya, ia berdalih belum menerima salinan surat resmi dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahkan, surat tersebut hanya beredar
di sosial media yang belum valid tentang kebenarannya.

“Kami belum melakukan penarikan, karena belum ada surat resmi, itukan cuma di
Beredar di sosial media,” kata Farid saat dikonfirmasi FaktualNews.co. Jum’at,
(11/10/2019).

Kata Farid, penarikan terhadap obat yang tercemar N-Nitrosodimethylamine (NDMA)
yang dikaitkan dengan risiko kanker itu belum jelas kapan akan dilakukan. Sebab, ia
menunggu surat resmi dari BPOM. Penarikan itu bisa dilakukan jika Dinkes
Pamekasan sudah mengantongi surat resmi.

“Jika ada surat resmi, kami akan mencabut dan menarik semuanya,” ujarnya.

Anggota DPRD Pamekasan, Ismail, meminta agar Dinkes segera menindaklanjuti
edaran dan melakukan penarikan. Sebab, itu berkaitan dengan kesehatan dan
keselamatan nyawa seseorang.

Bahkan, ia mengaku kecewa terhadap kinerja Dinkes Pamekasan. Menurutnya,
Dinkes tak perlu menunggu surat resmi. Sebab, edaran tersebut sudah di pasang dan
diunggah oleh akun resmi BPOM.

Seperti diketahui, BPOM mengeluarkan larangan perederan obat asam lambung yang
mengandung ranitidine. Obat ini tercemar N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang
dikaitkan dengan risiko kanker.

“Berdasarkan nilai ambang batas cemaran NDMA yang diperbolehkan, Badan POM
memerintahkan kepada Industri Farmasi pemegang izin edar produk tersebut untuk
melakukan penghentian produksi dan distribusi serta melakukan penarikan kembali