Page 27 - Perpanjangan Batas Kadaluwarsa Vaksin COVID-19
P. 27

Vaksin Sinopharm kemasan 2 dosis/vial dan AstraZeneca bets tertentu yang diproduksi oleh Catalent
                Anagni S.R.L., Italia batas kedaluwarsanya menjadi sembilan bulan. Selanjutnya, Pfizer-Biontech Covid-
                19 Vaccine (Comirnaty) dengan tempat/site produksi di Pfizer Manufacturing Belgium, Puurs, Baxter
                dirilis Biontech dan Mibe dirilis Biontech dengan batas kedaluwarsa menjadi sembilan bulan.

                Menurut  Badan  POM,  pemantauan  batas  kedaluwarsa  vaksin  Covid-19  di  peredaran  merupakan
                tanggung jawab produsen pemegang EUA dan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
                dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

                "Pemilik EUA wajib memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi Covid-
                19 tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu," tutup Badan POM.

                Juru  Bicara  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19,  Wiku  Adisasmito  mengatakan  pada  Februari  2022,
                sekitar  lebih  dari  4  juta  dosis  vaksin  berhasil  digunakan  sebelum  mencapai  tenggat  kedaluwarsa.
                Sedangkan sisa dosis yang belum disuntikkan berhasil diurus perpanjangan kedaluwarsanya.

                "Hal ini dilakukan dengan hati-hati oleh pemerintah melalui diskusi dengan pakar dan pabrik obat secara
                mendalam sehingga tidak layak dan lolos uji perpanjangan kedaluwarsa ini bisa ditentukan," katanya
                beberapa waktu lalu.

                Wiku menekankan perpanjangan batas kedaluwarsa vaksin bukan merupakan solusi utama. Upaya ini
                dilakukan semata-mata agar stok vaksin yang ada tidak terbuang sia-sia.

                Menurutnya, kunci utama untuk memaksimalkan  vaksin yang  tersedia  ialah perencanaan  yang baik,
                melingkupi aspek logistik tenaga vaksinator maupun redistribusi ke daerah lain yang membutuhkan.

                "Ke depannya, dimohon agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat
                agar alokasi vaksin yang diberikan dapat lebih terukur ndan akurat sesuai dengan kemampuan daerah,"
                ujarnya. [fik]
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32