Page 85 - Perpanjangan Batas Kadaluwarsa Vaksin COVID-19
P. 85
bantuan ini karena masa kedaluwarsanya sudah mepet. Sementara Indonesia mengambil bantuan ini
karena merasa mampu untuk melakukan percepatan vaksinasi nasional.
"Faktanya kan sampai masa kedaluwarsa masih tersisa jutaan. Maka harus dievaluasi. sekali lagi saya
ingatkan mesti vaksinnya gratis tapi proses sejak penerimaan, penyimpanan, distribusi ke daerah,
penyimpanan di daerah sampai proses vaksinasi melibatkan anggaran negara," ujar legislator DKI Jakarta
I tersebut.
Lebih lanjut, Mufida menyebut sudah meminta agar Komisi IX DPR RI segera memanggil Kemenkes dan
Badan POM untuk meminta penjelasan terkait vaksin kedaluwarsa dan akan masuk menjadi pembahasan
dalam Panja Vaksin Komisi IX DPR RI guna mengevaluasi berbagai persoalan terkait vaksinasi.
Menurutnya, perlu ada kajian yang independen tentang perpanjangan kedaluwarsa vaksin.
"Tapi kami minta karena hal ini sudah disampaikan secara terbuka harus ada penjelasan secara terbuka.
Kami harapkan Kemenkes dan Badan POM tidak main-main dengan kepercayaan publik soal vaksinasi
dan tidak menjadikan bahan percobaan," kata Mufida.
