Page 17 - FMB91

Judul : Satu-satunya Benteng Pengawas, DPR Minta BPOM Diperkuat Kelembagaannya
Nama Media : sindonews.com
Tanggal : 17 September
Halaman/URL : https://nasional.sindonews.com/read/1440297/15/satu-satunya-benteng-
pengawas-dpr-minta-bpom-diperkuat-kelembagaannya-1568653556
Tipe Media : Online

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperkuat
kelembagaannya. Pasalnya, BPOM merupakan lembaga satu-satunya yang menjadi benteng
pengawas masyarakat terkait obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

“Badan POM yang ada di negara ini menjadi satu-satunya benteng kepada masyarakat,” ujarnya dalam
dialog Forum Merdeka Barat ‘Peningkatan Perlindungan Masyarakat Serta Daya Saing Obat dan
Makanan’ di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Apalagi kata Dede, tugas BPOM harus mengawasi sekitar 500 triliun produk industri obat dan
makanan. “Kadang-kadang kita tidak sadar betapa beratnya tugas BPOM ini, dimana 70 triliunnya
mengawasi obat, kosmetik bisa mencapai 100 triliun, sisanya mengawasi makanan dan minuman yang
beredar. Dan jumlahnya bisa diperkirakan hampir 500 triliun produk. Bahkan, pertumbuhan industri
makanan dan minuman olahan per tahun itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional.
Jadi, hampir melebihi 9% atau hampir 10% dari PDP,” jelasnya.

“Kalau kita bandingkan saja, ada yang namanya mie instan Indonesia yang dijual di Indonesia yang
rasanya tidak lebih enak daripada yang di sini. Karena apa? Kadar MSG nya tidak boleh tinggi, ada
batasan. Tapi di kita standart MSG nya tinggi. Minuman juga sama, kadar gulanya di Indonesia itu
sangat tinggi, sama halnya kalau bicara mengenai rokok dan lain-lain. Nah sekarang siapa yang
mengawasi? Badan POM,” sambung Dede.

Ternyata Indonesia, kata Dede, salah satu penyakit yang menyerang masyarakat Indonesia adalah
bahwa memang sebagian besar karena makanan. “Dan sebagian besar yang ditangani oleh BPJS kita
adalah penyakit stroke, kanker, ginjal, diabetes, ini karena disebabkan oleh gaya hidup,” jelasnya.
Dede melanjutkan BPOM seharusnya juga diperkuat dengan fungsi kelembagaannya melalui undang-
undang. Apalagi, kelembagaan BPOM saat ini hanya berdasarkan Peraturan Presiden tahun 1971.
“Dengan segala keterbatasannya, dengan aturannya yang ada hanya dari 1971 berupa Perpres. Jadi
artinya mereka tidak punya perlindungan, tidak punya peraturan,” katanya.