Page 14 - FMB91
P. 14

Judul          : Label Gizi Produk Mamin akan Diwajibkan
               Nama Media     : harnas.co
               Tanggal        : 17 September
               Halaman/URL  : http://www.harnas.co/2019/09/17/label-gizi-produk-mamin-akan-diwajibkan-
               Tipe Media     : Online





















               Pemerintah akan mewajibkan seluruh pelaku usaha pangan mencantumkan label berisi informasi nilai
               gizi pada produk makanan dan minuman (mamin).

               "Pencantuman informasi nilai gizi itu antara lain, seperti kadar gula, garam, termasuk lemak," kata
               Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito usai diskusi Forum
               Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (16/9).
               Dia  menjelaskan,  selain  untuk  mencegah  penyakit  tidak  menular  (PTM),  pemasangan  label  berisi
               informasi  gizi  itu  bertujuan  mengedukasi  masyarakat  dalam  memilih  mamin.  Sejauh  ini,  menurut
               Penny, BPOM masih melakukan uji coba terkait pencantuman label informasi gizi tersebut.

               "Uji  coba  kepada  dua  produk  yaitu,  mi  instan  dan  minuman.  Dua  produk  ini  kami  pilih  karena
               mayoritas dikonsumsi," ungkap Penny.
               Ke  depannya,  kata  Penny  menegaskan,  seluruh  produk  makanan  maupun  minuman  wajib
               mencantumkan  label  informasi  nilai  gizi.  Kebijakan  ini  dijalankan  seraya  menunggu  tuntasnya
               pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BPOM.

               "Kalau sudah ada UU, akan berdampak luas Selain penindakan, pengawasan juga akan optimal."

               Ketua  Umum  Gabungan  Pengusaha  Makanan  dan  Minuman  Seluruh  Indonesia  (GAPMMI)  Adhi  S
               Lukman  mengakui,  BPOM  membutuhkan  kebijakan  tunggal  guna  mengatasi  berbagai  persoalan
               terkait produk mamin.

               "Banyak produsen yang tidak mengerti baik terkait izin maupun ketentuan yang diterapkan BPOM.
               Karena apa? Ada aturan di Dinas Kesehatan daerah setempat juga yang perlu disinkronkan. Hal ini
               harus diatasi dengan kebijakan tunggal, karena ujungnya untuk kebutuhan masyarakat."
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19