Page 48 - FMB91
P. 48
Selanjutnya, ia percaya dengan Badan POM sebagai lembaga yang berwenang mengawsi obat dan
makanan ingin berbuat banyak."Sayangnya Badan POM tak memiliki kekuatan untuk penindakan. Juga
perlu memiliki infrastruktur, anggaran, dan SDM yang memadai. Sehingga Badan POM ini mampu
menjangkau kewenagannya hingga ke pulau-pulau terpencil. Badan POM perlu diperkuat. Meski
Badan POM telah membuka cabangnya di daerah-daerah, tapi kecepatan industri obat dan makanan
tumbuh belum diimbangi dengan kecepatan berkembangnya Badan POM," paparnya lagi.
Ia juga menyoroti masalah sistemnya, Badan POM memang selalu ingin memperbaiki sistemnya. Tapi
upaya pengawasannya harus selalu ditingkatkan. Badan POM tugasnya berat tapi tidak memiliki
kekuatan yang seimbang. Ini masalah besar yang harus kolaborasi bersama sebagai solusinya.
Sedangkan dari industri makanan harus ada kebijakan satu pintu. Karena fungsi pengawasan makanan
juga ada di Badan POM yang hanya menyangkut industri besar. Sedangkan industri pangan yang kecil
(UKM) ada di Dinas Kesehatan daerah. Hal ini harus dibenahi lagi," tukas Ketua GAPMMI.
"Kita perlu gerakan untuk kesadaran bersama untuk mengkonsumsi obat dan makanan secara benar,
termasuk turut mengawasinya. Gerakan ini yang harus kita bangun bersama, menjadi gerakan
bersama. Lalu mempromosikannya kepada masyarakat agar turut melaksanakannya." pungkasnya.
Hadir pula sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Kepala Badan POM (Pengawas Obat dan
Makanan) Penny K Lukito, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Kuwat Sri Hudoyo, dan Ketua
Komisi IX DPR Dede Yusuf.
