Page 254 - Karya dan Kinerja Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19

Karya dan Kinerja
Melewati Multi Krisis:
Pandemi COVID-19

berupa tanaman. Bahan baku ta nam an yang dimaksud dikirim baik
dalam bentuk segar maupun di ke ringkan. Bahan tersebut digunakan
untuk bahan parfum, farmasi, anti- serangga. Sedangkan berdasar-
kan data Badan Pusat Statistik yang dikelola Kementerian Perda-
gangan, total nilai ekspor jamu Indonesia pada tahun 2021 menca-
pai US$41,5 juta, meningkat 10,96% dibandingkan tahun 2019.
Kendati telah dilakukan pemangkasan dan relaksasi per-
izinan usaha oleh BPOM RI, bukan berarti pelaku usaha, termasuk
UMKM, dapat seenaknya membuat produk sebanyak-banyaknya
tanpa mem per hatikan kesehatan konsumen. Sebab, belakangan ini
banyak ditemukan produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi
syarat (TMS). Berdasarkan data temuan sarana produksi yang
mem produksi/mengedarkan produk TMS pada tahun 2019-2022,
diketahui bahwa temuan kosmetik TMS mutu paling banyak
diproduksi oleh industri yang telah memiliki sertifikat CPKB. Hal
ini dimungkinkan karena perusahaan tersebut me miliki produk
maklon yang jumlah peredarannya di pasaran juga relatif lebih
besar, sehingga potensi tersampling lebih besar. Itu ter ungkap
dalam pertemuan dalam kegiatan Forum Komunikasi Ins pektur
Kosmetik dengan tema “Peranan Pengawasan Kos me tik Dalam
Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan pada
BPOM RI pada 19-20 Juli 2022.

3.2.2. Mencari Masukan dari Berbagai Pihak
Untuk menangani masalah COVID-19, terutama yang terkait
dengan penggunaan obat, vaksin, suplemen kesehatan, produk
herbal, dan pangan olahan, BPOM RI tidak dapat melakukan ke bi-
jakan sendiri. Sebab, sebagai salah satu lembaga pelayanan publik,
langkah BPOM RI tidak lepas dari perhatian masyarakat. Salah
sedikit bertindak, akan berdampak pada tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap BPOM RI.
Maka, sebelum menyampaikan kebijakan ke publik, BPOM
RI selalu berusaha dan me le wati pem bicaraan dengan pihak lain.
Misalnya, dalam mem buat keputusan soal vaksin COVID-19,
terutama dalam ne ge ri, BPOM RI men cari masukan seperti dari
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat dengar pendapat
dengan DPR, BPOM RI diminta mem per ha ti kan faktor keamanan

vaksin dalam negeri.

210