Page 251 - Karya dan Kinerja Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19
P. 251

RI berinisiatif menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku  usaha
               seperti yang dilaksanakan pada 23 Maret 2021.  Di situ dilakukan
               penyamaan pemahaman melalui Forum Komunikasi Pengawasan
               Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
                   BPOM RI juga aktif melakukan pendampingan bagi pelaku
               usaha, termasuk UMKM, agar mampu memenuhi persyaratan
               ekspor. Selain itu, BPOM RI juga  memperbarui digitalisasi pe la-
               yanan publik  untuk berbagai sertifikasi perizinan, misalnya surat
               keterangan ekspor (SKE). Regulasi terkait ekspor juga diterbitkan,
               seperti  certificate  of  pharmaceutical  product,  certificate  of  free
               sale,  certificate  of  health,  dan  Surat  keterangan  sertifikat  cara
               pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB)/cara pembuatan
               kos metik yang baik (CPKB). Kemudian harus menyertakan do-
               ku men  teknis  antara  lain,  sertifikat  CPOTB,  persetujuan  izin
               edar, sertifikat izin industri,  dan  komposisi yang  disetujui oleh
               Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
               Kosmetik untuk certificate of pharmaceutical product.
                   Di samping itu  pelaku usaha juga  wajib  menyertakan do ku-
               men administratif yang  berupa surat permohonan dan bukti pem-
               bayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Agar pelaku usaha
               tidak merasa terbebani oleh beban pajak  yang  bisa  menghambat
               arus ekspor, BPOM RI melakukan pendekatan kepada lembaga yang
               ter kait dengan perpajakan. Dalam per te muan Forum Komunikasi
               Pemangku Kepentingan Untuk Per ce patan Ekspor Jamu yang di-
               lak sanakan pada 31 Agustus 2021, di je las kan bahwa BPOM RI te-
               ngah mengusulkan penurunan tarif  PNBP untuk pelayanan publik
               terkait ekspor.
                   BPOM RI juga menggandeng Kementerian Koperasi dan Usa-
               ha Kecil dan Menengah melalui MoU. Tujuannya, me ning katkan
               komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi pembinaan dan
               pendampingan serta kemudahan penerbitan izin edar produk yang
               dikeluarkan oleh BPOM RI.
                   Segala upaya untuk mengembangkan percepatan pemulihan
               ekonomi yang  dilakukan BPOM RI diharapkan mendapat sambutan
               positif dari pelaku usaha  Sejauh ini sambutan tersebut telah ada,
               misalnya  pengembangan  jamu  menjadi  fitofarmaka.  Banyak  in­
               dustri dalam  negeri sudah  memanfaatkan  11.218 tanaman obat
               un tuk dibuat jamu dan dikembangkan jadi fitofarmaka.



                                                                       207
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256