Page 5 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
P. 5
5) Edukasi masyarakat.
2 Bagaimana dukungan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden
pemerintah dalam pengawasan Joko Widodo memberikan perhatian dan prioritas
Obat dan Makanan? terhadap pengawasan Obat dan Makanan,
sebagai pilar penting dari reformasi sistem
kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas
manusia Indonesia (misi ke-2 Presiden).
Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan
dukungan nyata melalui:
✓ Inpres Nomor 3 tahun 2017 mengamanatkan
kepada Badan POM untuk mengoordinasikan
pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan
dengan instansi terkait di Indonesia, baik
instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.
✓ Perpres Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan dengan
memperkuat Badan POM sampai ke level
Kabupaten/Kota, serta pembentukan Deputi
Bidang Penindakan untuk mengoptimalkan
pengawasan terutama peredaran produk
ilegal/palsu.
✓ Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019 yang
menginstruksikan Badan POM untuk
melaksanakan pengendalian keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan
sebelum beredar hingga beredar dalam rangka
mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah
penyakit, pandemi global, dan kedaulatan
nuklir, biologi, dan kimia.
3 Bagaimana pelayanan publik Badan POM terus meningkatkan kualitas
perizinan di Badan POM? pelayanan publik untuk percepatan perizinan
dengan berbagai inovasi guna mendukung
kemudahan berusaha serta mempercepat akses
Obat dan Makanan berkualitas melalui:
✓ Deregulasi, simplifikasi proses bisnis, dan
penggunaan teknologi informasi/digitalisasi
untuk percepatan perizinan. Simplifikasi dan
insentif regulasi dilakukan dengan
menghilangkan approvable letter untuk Obat
yang siap diproduksi; menerapkan sistem
reliance (jika Obat telah disetujui di satu
negara dengan sistem regulatori yang kuat
seperti US FDA, EMA Eropa, TGA Australia,
PMDA Jepang, maka Badan POM dapat
menyetujui); menerapkan self assessment
untuk registrasi ulang tanpa variasi dari 10 hari
kerja (HK) menjadi 8 jam, menurunkan waktu
