Page 140 - Keterangan Pers Kepala Badan POM dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta
P. 140

Ada 2.400 calon vaksin yang diuji coba yang berasal dari perusahaan vaksin asal
               China, Sinovac Biotech Ltd.

               Uji coba ini melibatkan tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
               Tak kurang dari 2.200 orang yang saat ini telah mendaftarkan diri sebagai relawan
               dalam uji coba tersebut.

               Namun, proses pemberian vaksin rencananya akan dilaksanakan secara bertahap.

               "Sampai  bulan  November diperkirakan  540  orang.  Kemudian  Januari  nanti  sekitar
               1.620  orang,"  kata  Manajer  Lapangan  Uji  Klinis Vaksin Covid-19 FK  Unpad  Eddy
               Fadlyana saat dihubungi Kompas.com, pada 21 Agustus lalu.

               Jika proses pemeriksaan pemenuhan standar hal berjalan sesuai dengan keinginan
               Wapres,  maka  harapan  Presiden  Jokowi  untuk  dapat  melakukan  vaksinasi  pada
               Januari 2021 mungkin dapat terwujud.

               Namun, lain halnya bila proses sertifikasi halal baru dilaksanakan setelah proses uji
               klinis fase III terhadap calon vaksin itu dilakukan.

               Merujuk  ketentuan  pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)
               Kementerian  Agama,  dibutuhkan  waktu  paling  tidak  112  hari  hingga  akhirnya
               sertifikat halal itu terbit.
               Secara  rinci,  pelaku usaha  yang  hendak mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal
               mengajukan  permohonan  kepada  BPJPH  dengan  menyertakan  dokumen
               kelengkapan yang diperlukan.

               Setelah itu, BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dengan tenggat
               waktu kurang lebih 10 hari kerja.

               Kemudian,  BPJPH  menetapkan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  berdasarkan
               penentuan pemohon.

               Proses ini dapat memakan waktu hingga 5 hari kerja.

               Setelah LPH ditentukan, lembaga tersebut akan melakukan pemeriksaan dan/atau
               pengujian kehalalan produk.

               Proses pengujian ini memakan waktu yang cukup lama yaitu 40-60 hari kerja.
               Setelah  itu,  pengujian  dilakukan,  giliran  Majelis  Ulama  Indonesia  (  MUI)  akan
               menetapkan fatwa kehalalan produk.

               Prosesnya, dapat mencapai 30 hari kerja.

               Selanjutnya,  barulah  BPJPH  menerbitkan  sertifikat  berdasarkan  keputusan
               penetapan kehalalan produk. Prosesnya dapat mencapai 7 hari kerja.

               Bila  diakumulasikan,  maka  dibutuhkan  waktu  paling  tidak  112  hari  kerja  atau
               memakan waktu hampir empat bulan.
               Oleh karena itu, Wapres meminta agar proses sertifikasi halal dapat berjalan secara
               simultan dengan uji klinis fase III.
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145