Page 83 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19
P. 83

Judul                 : Pandangan Wapres Soal Sertifikasi Halal Vaksin Corona

               Nama Media            : rri.co.id

               Tanggal               : 17 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://rri.co.id/nasional/peristiwa/914200/pandangan-wapres-
                                     soal-sertifikasi-halal-vaksin-
                                     corona?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&ut
                                     m_campaign=General%20Campaign

               Tipe Media            : Online



                                                              Pemerintah  terus  menjajaki  kerja  sama
                                                              dengan       sejumlah      negara       dan
                                                              perusahaan  farmasi  untuk  pengadaan
                                                              vaksin     corona     untuk     260     juta
                                                              masyarakat  Indonesia.  Rencananya,
                                                              vaksinasi  akan  dimulai  November-
                                                              Desember  2020  dengan  menyasar
                                                              kelompok      prioritas,   seperti   tenaga
                                                              kesehatan dan hingga aparat TNI-Polri.

               Namun,  tak  sedikit  yang  mempertanyakan  kehalalan  vaksin  corona  yang  coba
               didatangkan pemerintah dari China, Uni Emirat Arab, hingga Inggris itu.

               Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sekalipun belum memiliki sertifikat halal,
               vaksin corona tetap bisa digunakan karena sedang dalam kondisi darurat.
               "Tapi andaikata itu ternyata belum ada yang halal, tapi kalau tidak digunakan akan
               menimbulkan  kebahayaan,  menimbulkan  penyakit  berkepanjangan,"  kata  Ma'ruf
               dalam  dialog  bersama  juru  bicara  COVID-19,  dr  Reisa  Broto  Asmoro,  Jumat
               (16/10/2020) seperti dikutip dari kumparan.com.

               "Maka  bisa  digunakan  walau  tidak  halal.  Tapi  secara  darurat  dengan  penetapan
               bahwa boleh digunakan karena darurat," imbuh dia.

               Menurut Ma'ruf, kondisi darurat tetap harus diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia
               (MUI) selaku lembaga yang memiliki otoritas penerbitan sertifikasi halal.

               "Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan MUI. Dan memang artinya kalau soal
               kehalalan  itu,  apabila  itu  halal  itu  kan  enggak  jadi  masalah.  Tapi  harus  ada
               sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas," jelas dia.

               Ia juga memastikan MUI terlibat aktif dalam proses pengadaan vaksin corona yang
               dilakukan  pemerintah.  MUI  juga  akan  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat
               luas tentang pentingnya vaksinasi ini.

               "Untuk  vaksin  saya  sudah  minta  dilibatkan  dari  perencanaan,  pertimbangan
               kehalalan  vaksin,  auditnya  di  pabrik.  Bahkan  sekarang  lagi  kunjungan  di  RRT,
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88