Page 51 - Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Outlook 2020

Judul : Obat Ilegal Marak Beredar secara Daring, Pengawasan BPOM
Perlu Diperkuat
Nama Media : kompas.id
Tanggal : 19 Desember 2019
Halaman/URL:https://kompas.id/baca/utama/2019/12/19/pengawasan-obat-dan-
makanan-perkuat-fungsi-pengawasan-bpom-dari-hulu-ke-hilir/
Tipe Media : Online

Pengawasan obat dan makanan
semakin diperkuat untuk
memastikan mutu dan keamanan
produk yang beredar di masyarakat.
Untuk itu, penguatan fungsi Badan
Pengawas Obat dan Makanan
diperlukan sejak penetapan
standardisasi, pemberian izin edar,
hingga pengawasan peredaran di
masyarakat. Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Penny K Lukito
menyampaikan, pengendalian aspek
keamanan, mutu, serta khasiat
produk obat dan makanan harus dilakukan secara komprehensif dalam satu kesatuan
siklus mata rantai peredaran produk. Siklus itu mulai dari perizinan, pembinaan,
pengawasan, hingga penindakan. “Keseluruhan siklus ini berkesinambungan
sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi, pengawasan pun harus dilakukan secara
keseluruhan untuk memastikan produksi, distribusi, serta konsumsi obat dan
makanan masyarakat aman dan bermutu. Ini sekaligus untuk memperkuat industri
obat dan makanan dalam negeri,” ujarnya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2019
dan Outlook 2020 BPOM di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Penny menuturkan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019, BPOM
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian
mulai dari sebelum produk beredar (premarket) hingga produk sudah beredar di
masyarakat (postmarket). BPOM pun telah mendapatkan pengakuan di tingkat global
lewat berbagai sertifikasi sehingga produk yang telah mendapatkan izin edar lebih
mudah untuk diekspor. Meski begitu, ia menilai, peran dan fungsi BPOM masih harus
didukung dengan regulasi yang lebih kuat melalui peraturan perundang-undangan.
Melalui regulasi ini, diharapkan BPOM bisa memiliki otoritas sebagai institusi yang
mandiri dalam pengendalian mutu dan keamanan produk obat dan makanan.

Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, Darul
Siska, menuturkan, RUU terkait Pengawasan Obat dan Makanan akan didorong