Page 8 - Buku PPh Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)

merupakan dasar hukum utama pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. UU PPh
memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan

transparan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan-

peraturan pelaksanaannya adalah dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek
perpajakan di Indonesia, termasuk PPh Pasal 21. Secara khusus, PPh Pasal 21 diatur

dalam Pasal 17 UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh

Pasal 21. Pasal 17 UU PPh menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan
yang dipungut oleh pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh oleh pegawai atau penerima pensiun. Sedangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21 mengatur lebih rinci mengenai

ketentuan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21 memberikan
pedoman bagi pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah dalam melakukan

pemotongan PPh Pasal 21. Di dalam peraturan ini, diatur mengenai pengertian
penghasilan bruto, jenis-jenis pengurangan penghasilan bruto, tarif PPh Pasal 21,

besarnya PTKP, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21.

Dengan demikian, UU PPh dan peraturan-peraturan pelaksanaannya menjadi dasar
hukum yang penting dalam pengaturan PPh Pasal 21 di Indonesia, dan memuat

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, dan pelaporan
PPh Pasal 21.

• PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21
Terdapat beberapa point penting dalam PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal

21 yang perlu diketahui, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

▪ Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh: Menetapkan bahwa penghasilan bruto yang
diterima wajib pajak dikenakan PPh Pasal 21.

▪ Pasal 17 UU PPh: Menjelaskan tentang objek pajak penghasilan yang
dikenakan PPh Pasal 21.

▪ Pasal 17B UU PPh: Menjelaskan tentang pemotongan PPh Pasal 21 oleh

pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan.
▪ Pasal 17C UU PPh: Menjelaskan tentang ketentuan pengurangan penghasilan

bruto dengan biaya-biaya tertentu seperti biaya jabatan, biaya pensiun, dan
PTKP.

4 Bab 2: Pengertian PPh Pasal 21