Page 11 - Buku PPh Pasal 21

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,

tetapi hanya mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga
atau pekerjaan bebas dalam rangka menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Hak Pemotong Pajak

Berikut ini hak-hak pemotong pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.
a. Pemotong Pajak yang terjadi kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 karena jumlah

PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun kurang dari jumlah PPh Pasal 21 yang

telah disetor, berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan jumlah
tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan pengembalian harus dilakukan

selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir,
dan harus memenuhi persyaratan administratif serta melampirkan dokumen yang

diperlukan. Kelebihan jumlah tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau
dipergunakan sebagai pengurang jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor pada bulan-

bulan berikutnya.

b. Pemotong Pajak memiliki hak untuk meminta perpanjangan waktu dalam penyampaian
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perpanjangan waktu ini

harus diminta sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan berakhir, dan harus memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

Permohonan perpanjangan waktu dapat diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada
Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang. Namun, walaupun telah diperpanjang,

pemotong pajak tetap harus membayar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada tanggal

jatuh tempo yang telah ditetapkan. Hal ini harus diingat oleh pemotong pajak agar tidak
terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika terlambat membayar atau tidak

membayar sama sekali.
c. Pemotong Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan

keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan PPh Pasal 21.
Proses pengajuan keberatan dilakukan dengan menyampaikan surat keberatan ke kantor

pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat

pemberitahuan hasil pemeriksaan atau keputusan lain yang menjadi dasar keberatan.
Jika keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Pemotong

Buku Saku: PPh Pasal 21 7