Page 12 - Buku PPh Pasal 21

d. Pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Badan Peradilan Pajak dalam jangka

waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam proses ini, Pemotong Pajak harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemotong Pajak
Berikut ini kewajiban pemotong pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.

a. Setiap Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak atau
Kantor Penyuluhan Pajak) setempat.

b. Menerbitkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemotong pajak wajib
menerbitkan SPT PPh Pasal 21 yang berisi informasi mengenai pajak yang dipotong,

baik atas penghasilan pegawai tetap maupun tidak tetap. SPT ini harus disampaikan ke
kantor pajak paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pemotongan.

c. Menyampaikan Laporan Pemotongan Pajak (LPP) Selain SPT PPh Pasal 21 dalam

bentuk format elektronik. LPP ini berisi informasi tentang nama dan NPWP penerima
penghasilan, besaran penghasilan bruto, besaran pajak yang dipotong, dan lain

sebagainya. LPP harus disampaikan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 20 bulan

berikutnya setelah masa pemotongan.
d. Menyimpan Bukti Potong Pajak Pemotong pajak wajib menyimpan bukti potong pajak

selama 5 tahun sejak tanggal SPT PPh Pasal 21 disampaikan. Bukti potong pajak
meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditandatangani

oleh penerima penghasilan, atau surat pernyataan penerima penghasilan yang
menyatakan bahwa penghasilannya tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenai

pajak.

e. Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Selain SPT PPh Pasal 21 dan LPP, pemotong pajak
juga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi (SPT 1770) yang berisi

informasi tentang penghasilan yang diterima oleh pegawai selama satu tahun pajak. SPT
Tahunan harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun.

f. Menyetor Pajak yang Telah Dipotong. Pemotong pajak juga wajib menyetor pajak yang

telah dipotong kepada kas negara paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya
setelah masa pemotongan. Jika terdapat kelebihan pembayaran, maka pemotong pajak

dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tersebut pada bulan Februari
tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.

8 Bab 3: Pemotong PPh Pasal 21