Page 14 - Buku PPh Pasal 21
P. 14
Kriteria ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak dalam Negeri.
• Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PPh Pasal 21, baik yang berasal dari dalam
maupun luar negeri. Kriteria ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penghasilan
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut
adalah beberapa hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21:
Hak Wajib Pajak
a. Menerima pelayanan yang memadai dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak, misalnya yaitu mendapatkan fasilitas kebijakan fiskal dari pemerintah
dalam bentuk insentif, pengurangan pajak, atau pembebasan pajak.
b. Memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas haknya sebagai wajib pajak.
c. Memperoleh perlakuan yang sama dari Direktorat Jenderal Pajak.
d. Mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai ketentuan perpajakan.
e. Mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang
diterimanya, sehingga mendapatkan pembayaran ganti rugi atau penggantian kerugian
jika terjadi kesalahan pada sisi pembayar pajak.
Kewajiban Wajib Pajak
a. Membayar PPh Pasal 21 secara tepat waktu Wajib Pajak PPh Pasal 21 memiliki
kewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang terutang dalam bentuk PPh Pasal
21 secara tepat waktu. PPh Pasal 21 biasanya dipotong oleh pemberi kerja dari
penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dan disetorkan ke kas negara melalui
Direktorat Jenderal Pajak.
b. Melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dibayarkan Wajib Pajak PPh Pasal
21 harus melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi
10 Buku Saku: PPh Pasal 21
