Page 16 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 16
6. Mengikuti serta membantu perkembangan gerakan pemuda. demikian barulah pada masa Sarino Mangun Pranoto mulai diterapkan sistem pendidikan nonformal
dalam tatanan pendidikan nasional. Kiprah serius Mangun Pranoto di bidang pendidikan bukan hanya
7. Menyelenggarakan berbagai macam perpustakaan guna pendidikan dan untuk kepentingan sejak menjadi Menteri PP dan K, tapi jauh sebelumnya. Ki Sarino Mangun Pranoto sudah dikenal
penyelenggaraan pemerintah.
sebagai tokoh pemikir bidang pendidikan di Taman Siswa. Oleh karena itu Ki Sarino Mangun Pranoto
Seperti yang diakui oleh Dr. Bahder Djohan bahwa ketujuh point yang disebutnya sebagai ruang sangat tahu betapa besar peran pendidikan nonformal dan harus menjadi bagian penting dalam
lingkup yang harus dikerjakan oleh Kementerian PP dan K sesungguhnya seluruh dasar-dasarnya telah tatanan pendidikan nasional. Kepedulian dan perhatian yang sangat besar terhadap dunia pendidikan
dirancang oleh menteri-menteri PP dan K sebelumnya. menyebabkan Ki Sarino Mangun Pranoto diangkat menjadi Menteri PP dan K untuk kedua kalinya pada
tanggal 8 Maret 1966 pada Presidium Kabinet Dwikora II dan diangkat lagi pada Kabinet Ampera I yang
Masa tugas Dr. Bahder Djohan selaku Menteri PP dan K berada di dua masa kabinet, yakni Kabinet diketuai oleh Jenderal Soeharto. Ki Sarino Mangun Pranoto diangkat kembali menjadi Menteri PP dan K
M. Natsir dan Kabinet Wilopo. Masa itu disebut sebagai masa yang amat kritis dalam kehidupan s/d 14 Oktober 1967.
kenegaraan kita setelah Indonesia Merdeka. Hal ini di sebabkan oleh 1) masalah Aceh, yang berawal
ketika dibentuknya Provinsi Sumatera Utara dan pelantikan gubernur pertama provinsi itu setelah Di antara sederetan nama menteri PP dan K sampai dengan berakhirnya era Orde Lama di bawah
Kemerdekaan Indonesia yang beribukota di Medan, sementara Aceh diberi status hanya setingkat kepemimpinan Presiden Soekarno, nama Prof. Dr. Prijono sangat menonjol, bukan era jabatannya selaku
karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara; sementara ketika itu Aceh berada di bawah Gubernur menteri Koordinator PP dan K yang sangat lama (1957–1967)—kurang lebih 10 tahun—tetapi juga
Militer Tengku Muh Daud Beureueh; 2) masalah Irian Barat, yang disebut dalam keputusan Konferensi karena banyaknya rancangan dan program yang ia kerjakan, yang dianggap sangat penting dan strategis
Meja (KMB) akan diserahkan kepada Indonesia setahun kemudian terhitung diakuinya kedaulatan untuk mendukung gagasan tentang penegasan Pancasila dan Manipol sebagai landasan pendidikan
Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda, dalam hal ini menjadi tugas Kabinet Natsir. Dalam nasional. Atas alasan itulah Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai menteri Koordinator Pendidikan
perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat terbaca bahwa Belanda menunjukkan keengganan dan kebudayaan. Pada tanggal 14 Maret 1957 Prof. Dr. Prijono pertama kali diangkat menjadi Menteri
menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akibatnya Kabinet Natsir mendapat misi tidak percaya dari PP dan K pada akhir demokrasi liberal Kabinet Juanda (tahun 1957–1959).
wakil PNI di kabinet dan Perdana Menteri Moh Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.
Jabatan Menteri PP dan K pun diserahkan oleh Dr. Bahder Djohan ke tangan Mr. Wongsonegoro dalam Perubahan politik sejak Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 secara perlahan juga mempengaruhi arah
Kabinet Soekarno, yang masa kekuasaannya sangat pendek. Mr. Wongsonegoro tidak dapat melakukan pendidikan nasional secara keseluruhan. Prof. Dr. Prijono sebagai salah satu seorang loyalitalis Presiden
banyak hal kecuali melanjutkan tugas-tugas kementerian yang sudah berjalan secara rutin. Masa jabatan Soekarno dengan sangat cepat mengaitkan Manipol/USDEK dengan program-program pendidikan
menteri yang sangat pendek kembali terulang seperti sebelumnya. Moh Syafei hanya menjabat selama yang berjalan di Kementerian PP dan K.
tujuh bulan (12 Maret–2 Oktober 1946), Mr. Soewandi sembilan bulan (2 Oktober 1946–Juni 1947), Kebijakan sistem pendidikan nasional yang dianut ketika itu adalah pendidikan yang menghasilkan
Mr. Gunarso 10 bulan (2 Oktober 1946–27 Juni 1947), Mr. Ali Sastroamitjoyo relatif lebih lama, yakni terciptanya/tersedianya tenaga ahli dalam pembangunan yang sesuai dengan syarat manusia sosialis
2 tahun 2 bulan, mulai 3 Juni 1947 hingga 4 Agustus 1949. Indonesia, yaitu berwatak luhur dan mampu melaksanakan Manipol/USDEK di bidang mental/agama/
kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan
Lain halnya dengan masa jabatan Mr. Moh Yamin relatif panjang (30 juli 1953–12 Agustus 1955), sehingga
beberapa hal strategis pun banyak dilakukan. Hal ini juga sangat erat hubungannya dengan kecintaan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh buruk kebudayaan asing.
Moh Yamin secara pribadi terhadap pendidikan, seni, dan kebudayaan. Paling tidak ada empat hal Kecintaan Prof. Dr. Prijono terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan daerah, tidak dapat
penting yang dilakukannya dan sangat strategis dampaknya hingga hari ini, yakni sebagai berikut: diragukan. Menurut Prijono kebudayaan daerah yang berkualitas tinggi, yang oleh Ki Hajar Dewantara
disebut puncak-puncak kebudayaaan, akan memperkaya kebudayaan nasional.
1. Dirancangkannya secara resmi pemugaran Candi Prambanan.
Kesenian bangsa Indonesia haruslah berupa kesenian nasional dalam rohnya, tetapi dalam bentuknya
2. Mengembalikan 1.151 benda budaya dari Belanda ke Indonesia, termasuk naskah-naskah
Nusantara. bisa berupa kesenian daerah. Konsep Prof. Dr. Prijono tentang kesenian nasional tersebut menempatkan
kesenian daerah dan pembangunan kesenian daerah berarti juga sama dengan pembangunan kesenian
3. Kebijakan mendirikan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) hingga berdiri 10 IKIP di nasional. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada masa Prof. Dr. Prijono tumbuh dengan
seluruh Indonesia ketika itu. pesat kelompok-kelompok kesenian daerah dengan lagu-lagu daerah ataupun tarian daerah silih
berganti pentas di ibukota atau di depan presiden di Istana Negara. Demikian juga grup kesenian
4. Mengirim mahasiswa Indonesia belajar ke berbagai universitas luar negeri dan mengundang berbagai daerah berkeliling dunia memperkenalkan Indonesia melalui tarian-tarian tradisional: tari
dosen-dosen asing untuk mengajar di berbagai universitas di Indonesia.
Pakarena dari Makassar, tari Geding Sriwijaya dari Palembang, aneka tari Bali, Jawa, termasuk Grup
Selepas kepemimpinan Mr. Moh Yamin jabatannya Menteri PP dan K dipegang oleh Dr. Ir. RM. Soewandi Folk song Gardon Tabing yang berkeliling dunia dengan lagu-lagu Batak, dan seterusnya. Dinamika
Notokoesoemo, yang menjabat hanya tujuh bulan lamanya, dari tanggal 12 Agustus 1955 s/d 24 Maret berkesenian pada masa Prof. Dr. Prijono sangat menekankan pentingnya kebudayaan daerah yang
1956. Oleh karena masa jabatan yang pendek Ir. Soewandi hanya melanjutkan mekanisme dan rutinitas bermutu tinggi sebagai ikon nasional. Menurut Prijono komitmen pembangunan kebudayaan daerah
kementerian yang sudah berjalan baik. Demikian juga menteri selanjutnya. Ketika Kementerian PP dan K haruslah diarahkan untuk menanamkan keutuhan kebangsaan sebagai suatu bangsa, bukan untuk
di bawah kepemimpinan Sarino Mangun Pranoto perhatian utamanya tidak lepas dari upaya menerapan suku-suku tertentu. Kesadaran atas kesukuan harus dihapus dan dibuang jauh-jauh, sebaliknya
kebijakan dari kebijakan menteri-menteri sebelumnya, terutama menjalankan program-program yang kesadaran kemanusiaan perlu ditingkatkan ke arah kesadaran kebangsaan dalam nation bulding and
sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri Pengajaran RI Pertama. Walau education.
4 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 5
