Page 238 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Toyib Hadiwijaya

Toyib Hadiwijaya lahir pada tanggal 21 Mei 1917 di Ciamis, Jawa Barat. Ia merupakan salah satu tokoh
yang berperan penting di dalam beberapa pos pemerintah dan perguruan tinggi pada rezim Soekarno
hingga rezim Orde Baru di bawah Soeharto, mulai dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Indonesia (UI), Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), duta besar, hingga beberapa kementerian.
Meskipun demikian ia lebih terkenal sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Pembangunan di bawah
pemerintahan Presiden Soeharto.

Toyib memulai kariernya di pemerintahan pada tahun 1962. Pada tahun 1960-an Indonesia menentang
pembentukan negara Malaysia yang diasumsikan oleh Soekarno sebagai kepanjangan tangan Inggris di
Asia Tenggara, sehingga politik di dalam negeri diwarnai oleh unsur revolusi melawan neokolonialisme.
Hal itu terlihat pada pembentukan dewan kabinet dalam Kabinet Kerja yang memiliki tiga tujuan pokok,
yaitu melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu singkat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan
negara, dan melanjutkan perjuangan melawan imperialisme ekonomi dan politik.

Kabinet yang dibangun Presiden Soekarno pada masa itu terkesan gemuk dan tidak efisien jika
dilihat dari rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi mungkin hal ini
1
menunjukkan bagaimana Soekarno membangun citra sebagai pemerintahan yang kokoh di segala
bidang. Salah satu lembaga yang didirikan Presiden Soekarno adalah Departemen Perguruan Tinggi
Masa Jabatan dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), yang didirikan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (TAP MPRS) tahun 1960 dengan menteri pertama Profesor Iwa Kusumasumantri. Akan
6 Maret 1962 - 27 Agustus 1964 tetapi karena terjadi pertentangan di lingkungan universitas, antara lain karena pemindahan guru besar
dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) ke UI, akhirnya Presiden
2
Soekarno mengangkat Profesor Toyib Hadiwijaya sebagai menteri baru pada tanggal 8 Maret 1962
bersama dengan menteri-menteri lain, yakni Mr. Sartono, Mr. Kadarusman, Mr. Ruslah Sarjono, dan
Profesor Suyono Juned Pusponegoro di Istana Merdeka. Di dalam pidatonya, Presiden Soekarno
3
menekankan pentingnya tiap-tiap menteri bekerja keras dan efisien dalam mencapai cita-cita amanat
penderitaan rakyat.

Jauh sebelum diangkat sebagai Menteri PTIP, sebagai seorang akademisi yang mempunyai pengalaman
studi komparatif mengenai sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa,
Toyib melihat ada potensi untuk menciptakan perguruan tinggi di Indonesia yang berbeda dengan
perguruan tinggi pada umumnya. Secara umum pendidikan tinggi mencakup dua prinsip, yakni pendidikan
dan pengajaran (teaching) serta penelitian (research). Di samping itu ia mengajukan tambahan kepada
4
pemerintah, yakni pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan sistem
kontinental karena pengabdian kepada masyarakat dianggap sebagai hal rutin yang tidak memerlukan
pemikiran ilmiah. Gagasan tersebut dianggap hanya bersifat internal di Fakultas Pertanian UI, karena pada
waktu itu ia belum memiliki posisi strategis. Setelah ia dilantik sebagai Menteri PTIP gagasan tersebut
ia kemukakan dalam Rapat Antar-Rektor Universitas Negeri pada bulan April 1962 dan secara resmi
diterima sebagai “konsepsi filsafat Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang berlaku sampai sekarang. 5

Pada tahun pertama pengangkatannya sebagai Menteri PTIP, kebijakan pertama yang ia tempuh adalah
membenahi pendidikan agama di lingkungan akademik. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib
6
dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun boleh dibebaskan dengan syarat tertentu.
Hal tersebut senada dengan apa yang dicitakan oleh Soekarno dengan konsep Nasionalis, Agama, dan
Komunis (Nasakom). Ia menganggap bahwa pelajaran agama merupakan salah satu fondasi terpenting
di dalam pembangunan manusia yang berkepribadian. Lebih jauh, pada suatu acara ia mengutarakan
bahwa, “Orang yang beragama berarti menjiwai Pancasila, tetapi orang yang tidak beragama berarti

226 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 227