Page 241 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 241

Toyib Hadiwijaya
 saat menjadi Menteri
 PTIP di ruang
 kerjanya di Jl. Imam
 Bonjol 24 Jakarta
 tahun 1963
 (Sumber: Repro
 Otobiografi Toyib   investasi jangka panjang yang ditransferkan dalam ilmu pengetahuan dan daya pikir yang tidak hilang
 Hadiwijaya)
               untuk kesejahteraan masyarakat serta pembentuk karakter manusia Indonesia sesuai dengan Pancasila. 11
               Untuk mendorong terciptanya keseimbangan dan keamanan di dalam dunia pendidikan tinggi,
               Menteri PTIP bersama Menteri Urusan Veteran menginisiasi pembentukan Badan Koordinasi Korps
               Veteran Pejuang Kemerdekaan di lingkungan Unpad sebagai pilot project pertama. Badan ini kelak
               akan  didirikan  di  seluruh  universitas  negeri  di  Indonesia  dan  berfungsi  untuk  menjunjung  tinggi
               kode kehormataan veteran dalam Panca Marga, yakni (1) pelopor pemupukan disiplin, (2) pelopor
               pembentukan keamanan di lingkungan universitas khususnya dan Indonesia pada umumnya, (3)
               pelopor penggerak persatuan, (4) pelopor pengawal keselamatan fakultas dan universitas, serta (5)
               sebagai pembawa panji ideologi negara. 12

               Sebagai orang yang bertanggung jawab atas nasib pendidikan tinggi di Indonesia, Menteri Toyib responsif
               terhadap kenyataan yang dialami para mahasiswa di Indonesia, khususnya masalah kesejahteraan, baik
               secara fisik, mental, maupun material. Pada pembukaan Konferensi Nasional World University Service IV
               di Kaliurang, Yogyakarta, pada  tanggal 6  November  1962, ia  menekankan  pentingnya  sembilan
 bukan seorang Pancasilais utuh, sehingga apakah layak ia saya terima di perguruan tinggi negeri.”    unsur kesejahteraan bagi mahasiswa, yakni perumahan, kesehatan, pangan, sandang, sarana belajar,
 7
 Apa yang disampaikan oleh Menteri PTIP Toyib Hadiwijaya didengar dan mendapat perlawanan cukup   keolahragaan, kesenian, pers, dan rekreasi mahasiswa.  Untuk menyukseskan gerakan tersebut ia
                                                                 13
 keras dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang beranggapan bahwa pendidikan seharusnya tidak   menekankan bahwa pemerintah Indonesia melalui Departemen PTIP akan menerima bantuan dari
 membeda-bedakan apakah seseorang beragama atau tidak. Ia didemo oleh sejumlah kalangan, baik   mana pun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tidak mengikat.
 di kantor maupun di kediaman pribadinya, sehingga akhirnya ia mengungsi ke rumah dinas Panglima
 Kodam Siliwangi di Bandung. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama dan ia dapat kembali   Ia mendorong terbentuknya perguruan tinggi baru untuk menampung sebanyak mungkin calon-calon
 beraktivitas seperti biasa. 8  sarjana unggul untuk Indonesia. Menurut Toyib, perguruan tinggi terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan
               untuk rakyat. Pada pidato pembukaan Akademi Ilmu Teknik Ir Anwari di Gedung Wanita Jakarta ia
 Beberapa bulan kemudian kontroversi mengenai Menteri PTIP muncul kembali. Pada tanggal 27   menyatakan bahwa selain memiliki tri dharma perguruan tinggi, universitas juga harus bekerja secara
 September 1962 perhimpunan mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Perhimpunan   revolusioner. Ia menyambut baik berdirinya akademi tersebut karena hal itu berarti ada penambahan
 Mahasiswa Indonesia (PPMI) mendesak Menteri PTIP mencabut instruksi lisannya mengenai larangan   pendidikan teknik menuju perimbangan 7 : 3 dengan pendidikan ilmu sosial seperti yang dikehendaki
 mahasiswa baru di universitas negeri masuk ke dalam organisasi ekstra universitas. Instruksi tersebut   oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas).  Ia mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia
                                                        14
 disampaikan oleh Presiden PPMI Unair kepada wakil-wakil organisasi mahasiswa di Surabaya pada   pada tahun tersebut sebanyak 97 juta jiwa dengan dua per tiga di antaranya mendiami Pulau Jawa
 tanggal 11 September 1962. PPMI berpendapat bahwa larangan tersebut telah mengekang hak-hak   dan 65 persennya petani. Oleh karena itu pembangunan yang paling mendesak adalah pelaksaanaan
 demokrasi warga negara dan bertentangan dengan Manipol. Instruksi tersebut juga dipahami sebagai   land reform dan transmigrasi, sehingga tenaga sarjana berpendidikan teknik sangat dibutuhkan untuk
 upaya mengekang daya gerak mahasiswa dalam mengamalkan dharma bakti untuk menyelesaikan   mendukung program tersebut. 15
 9
 revolusi Indonesia.  Akan tetapi kabar tersebut dibantah oleh Departemen PTIP, bahwa yang ada
 adalah instruksi mengenai pelaksanaan studi terpimpin dalam masa peralihan. Segala sesuatu yang   Ia juga menekankan bahwa perguruan tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam Tri Dharma
 berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan oleh Departemen PTIP berdasarkan   Perguruan Tinggi, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. “Perguruan tinggi
 Undang-Undang Perguruan Tinggi, sehingga diperlukan kesediaan perguruan tinggi dan mahasiswa   adalah alat revolusi yang mana dalam menerima ilmu dari luar jangan sampai ada praduga terhadap
                                                                                                         16
 melakukan pendidikan studi terpimpin dalam masa peralihan dari siswa SMA menjadi mahasiswa   ilmu itu sendiri, akan tetapi perguruan tinggi juga jangan sampai lupa terhadap kepribadian bangsa”.
 yang memakan waktu hingga enam bulan. Program ini merupakan indoktrinasi pemerintah untuk   Perguruan tinggi merupakan tempat ilmu pengetahuan terus dikembangkan, sehingga perguruan tinggi
 mahasiswa baru agar memiliki jiwa nasionalis sesuai dengan semangat revolusi pemerintah. 10  secara revolusioner harus bisa menerima konsepsi-konsepsi dari seluruh dunia tanpa ada phobia-phobia
               dari negara tertentu asal tetap memegang teguh prinsip kepribadian bangsa Indonesia.  Apa yang ia
                                                                                             17
 Pada saat yang sama Toyib menghadiri peringatan ke-4 Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat.   sampaikan di atas merupakan sebuah cermin: meskipun negara sedang terbelah ke dalam satu ideologi
 Pemerintah,  melalui Kementerian PTIP,  mengumandangkan  semboyan ilmu pengetahuan untuk   tertentu, namun dunia pendidikan lebih cair dan pengaruh politik harus disingkirkan.
 masyarakat. Berdirinya suatu universitas di Kalimantan Selatan memberi contoh upaya pemerintah
 dalam pemerataan pendidikan di luar Jawa. Universitas memiliki tugas berat dalam memajukan   Tidak berselang lama suasana akademik di Indonesia kembali memanas, yang dipicu pernyataan Dekan
 ilmu pengetahuan dan sudah seharusnya masyarakat di Kalimantan Selatan turut aktif membantu   Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Unpad Profesor Mochtar Kusumaatmaja, yang disinyalir
                                                                                          18
 agar  universitas  tetap  menjadi sumber  pengetahuan  dan  kebijaksaanan  bagi seluruh  masyarakat,   telah menghina Soekarno dan meremehkan Manipol/USDEK-Demokrasi Terpimpin.  Atas pernyataan
 khususnya Kalimantan Selatan, dan tetap berpedoman pada ajaran Bung Karno: “samenbundelling   itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
 van alle revolutionaire krachten”. Ia juga menekankan bahwa dies natalis bukan hanya sekedar upacara   (CGMI) berekasi menuntut pemerintah menghilangkan anasir-anasir kontra revolusi yang bersarang
 peringatan hari lahir tetapi juga agar universitas mampu melihat pencapaian-pencapaian pada masa lalu   di lingkungan akademik. Di lain pihak pemerintah menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh kedua
 dan bagaimana hal tersebut bisa meningkatkan pencapaian pada masa depan. Universitas merupakan   organisasi mahasiswa tersebut. Profesor Mustopo, selaku pembantu Menteri PTIP, mengatakan bahwa




 228  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  229
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246