Page 243 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 243

Memulai panen hasil
                                                                                                             “action research” di
                                                                                                             salah satu sawah di
                                                                                                             Rengasdengklok
                                                                                                             (Sumber:Repro
                                                                                                             Otobiografi Toyib
                                                                                                             Hadiwijaya)
 Profesor Mochtar membela kepentingan Indonesia di kancah internasional. Akan tetapi nasib berkata
 lain. Sesuai dengan surat kawat Presiden Soekarno dari di Tokyo, Menteri Toyib memberhentikan
 Profesor Mochtar Kusumaatmaja dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unpad pada tanggal
 8 November 1962.  Keputusan tersebut diambil untuk meredam gejolak di lingkungan pendidikan
 19
 tinggi dari demonstrasi berikutnya. Pemberhentian  itu  mendapat  kritik  dari senat  mahasiswa
 Fakultas Hukum dan Presidium Mahasiswa Unpad agar lebih berhati-hati terhadap aksi-aksi tuduhan
 yang mengakibatkan kekacauan di dalam pendidikan di Indonesia. Presidium GMNI mengirim surat
 kawat kepada Presiden Soekarno di Jepang karena atas perintahnya Prof. Mochtar Kusumaatmaja
 diberhentikan dari segala jabatannya oleh Menteri Toyib. Mahasiswa Veteran Pejuang Kemerdekaan
 Republik Indonesia di Unpad juga mengucapkan hal serupa. 20

 Selain sebagai alat revolusi, Toyib menekankan perguruan tinggi sebagai inkubator ilmu pengetahuan.
 Oleh karena itu perguruan tinggi seharusnya secara revolusioner dapat menerima konsepsi keilmuan
 dari seluruh dunia tanpa ada phobia terhadap ilmu dari negara tertentu. Dalam pidato Dies Natalis
 ke IX Universitas Islam Jakarta Toyib menegaskan bahwa “apa yang cocok dipegang, apa yang tidak
 pantas ditinggalkan”. Tanpa mengesampingkan kebutuhan penelitian ilmiah, universitas harus dapat   sebelumnya. Selain itu ia juga mengkritik tenaga pengajar yang memberi kuliah hingga enam mata kuliah
 mengarahkan penelitian-penelitian ke arah pemecahan masalah yang praktis, khususnya yang berkaitan   yang berlainan. Ia mengkhawatirkan terjadi penurunan kualitas di lingkungan akademik. 24
 dengan masalah yang mendesak bagi masyarakat, misalnya sandang-pangan. Di samping itu perguruan
 tinggi harus secara aktif mengambil bagian dalam usaha pembangunan masyarakat. 21  Sementara itu ia mendapat dukungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atas kebijakan pada yang
               dicanangkan tahun sebelumnya tentang pendidikan agama di perguruan tinggi. Toyib, dengan didampingi
 Ia menolak perguruan tinggi mewarisi sikap kolonialisme dalam bentuk perploncoan. Pada tanggal   beberapa pejabat kementerian, menerima dengan resmi HMI yang baru saja melaksanakan musyawarah
 15 November 1962 delegasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) yang dipimpin Robby Sumolang   di Pekalongan dengan ketua Omar Komarudin. Di dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman
 menemui Menteri Toyib dan mendesak agar perploncoan dengan alasan apa pun di lingkungan pendidikan   Toyib  tersebut  ditekankan  bahwa  perguruan  tinggi merupakan  alat  revolusi. Jika  universitas  ingin
 dihapus karena merupakan warisan sistem pendidikan kolonial dan bertentangan dengan Manipol/  menjadi alat yang ampuh dalam menyelesaikan revolusi maka harus universitas bersifat revolusioner,
 USDEK. Pada saat itu praktek perploncoan masih berlaku di berbagai universitas, seperti yang terjadi   berani merombak dan memusnahkan hal-hal yang tidak sesuai dan menghambat jalannya revolusi. HMI
 di Bandung bahwa seorang mahasiswa bernama Muchlas Mubarad tewas dalam perploncoan. Berbagai   menyampaikan bahwa mereka siap membantu pemerintah dalam memberikan pengajaran agama di
 organisasi, surat  kabar, mahasiswa, hingga  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) mengharap   universitas. Selain itu Menteri PTIP mengungkapkan kegembiraannya bahwa HMI tidak berafiliasi atau
 pemerintah bertindak keras terhadap perploncoan. Menyikapi hal tersebut Toyib berjanji bahwa tahun   menjadi corong partai politik tertentu.
                                                  25
 depan tidak ada lagi perploncoan di lingkungan pendidikan. Ia akan mengeluarkan surat instruksi untuk
 seluruh perguruan tinggi menghapus kegiatan tersebut.  Pada hari itu ia baru saja meresmikan Universitas Brawijaya, Malang, dan cabangnya di Jember, beralih status
               menjadi universitas negeri berdasar Keputusan Menteri PTIP, sehingga menempatkan Universitas Brawijaya
 Pada dasarnya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ia menyadari bahwa perploncoan   sebagai universitas negeri ke-22 di Indonesia. Dengan pemberian status universitas negeri diharapkan
 yang berbentuk seperti penghinaan dan penganiayaan tidak relevan lagi dan tidak mencerminkan   universitas tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai universitas sosialis di Jawa Timur dan
 sebagai orang yang berpendidikan. Di sini yang harus dihapus adalah sistem perploncoannya, karena   alat revolusi bagi Indonesia.
 ia melihat bahwa orientasi mahasiswa sebelum memasuki perguruan tinggi perlu dilaksanakan terlebih
 untuk diarahkan kepada studi terpimpin guna mendukung semangat revolusi. 22  Kebijakan politik Soekarno menentang  imperialisme barat di  Asia tidak berarti menutup semua
               hubungan Indonesia dengan Amerika dan Inggris. Secara politik boleh saja ada perselisihan, tetapi
 Dalam sambutan Dies Natalis Ke-2 Akademi Maritim Indonesia, Menteri Toyib mengemukakan bahwa   sebagai negara yang baru mengembangkan sumber daya manusianya Indonesia menerima bantuan dari
 konsep ilmu pengetahuan hanya untuk ilmu pengetahuan tidak lagi relevan dalam kondisi sosio politik   Amerika dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang menempuh master dan doktor di
 bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan penelitian harus untuk kemajuan bangsa. Ia menambahkan   Amerika. Pada tanggal 17 April 1963, melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Howard
 bahwa penelitian yang dimaksud bukanlah survey atau kuliah kerja yang hanya dilakukan secara singkat,   Jones, Menteri Toyib menyetujui pemberian beasiswa dalam bentuk Robert Kennedy Scholarship
 melainkan  penelitian  yang  konsisten  dan  berkesinambungan. Perguruan  tinggi sebagai alat  revolusi   yang diberikan kepada puluhan mahasiswa ITB dan Unpad. Akan tetapi karena kondisi politik di
 harus bergerak secara revolusioner serta berani merombak tradisi-tradisi yang ada serta menggantinya   Indonesia yang cenderung dekat dengan paham komunis, kebijakan tersebut mendapat kritik sangat
 dengan cara baru yang lebih modern dan bermanfaat dalam waktu yang singkat.    tajam melalui opini koran yang intinya menyudutkan Menteri Toyib karena telah mengingkari cita-
 23
               cita revolusi Nasakom.
                                    26
 Pada kesempatan yang lain, dalam pembukaan Konferensi Antar-Fakultas Ekonomi dan Sospol di
 Bandung, ia mengemukakan bahwa produksi tenaga sarjana, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan   Toyib menyadari bahwa kesempatan belajar di Amerika Serikat untuk generasi muda Indonesia
 Ilmu Sosial-Politik, harus disesuaikan dengan kebutuhan negara. Jika terjadi kelebihan produksi, harus   merupakan kesempatan emas. Barangkali untuk urusan ini ia tidak terlalu peduli bahwa kiblat politik
 diambil tindakan agar jangan sampai terjadi pengangguran pendidikan tinggi. Di lain pihak ia memberi   Indonesia  yang  cenderung  berhaluan  komunis  bertentangan  dengan kiblat  politik  Amerika  yang
 ide untuk membuka jurusan-jurusan lintas  disiplin yang lebih luwes, tetapi tentu saja harus dikaji   berhaluan liberalis. Ia sendiri sebelum menjadi menteri mempunyai pengalaman hidup di Amerika dan




 230  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  231
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248