Page 328 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Departemen P &
K - serah terima
Jabatan Menteri P
& K dari Mashuri
Saleh S.H. kepada
Prof. Dr. Ir. Sumantri
Brojonegoro
(Sumber foto: dapat menaungi kegiatan kebahasaan di antara kedua negara, yang kemudian disebut Majelis Bahasa
Perpustakaan Indonesia-Malaysia (MBIM). Sebagai garis panduan kegiatan dibuatlah Piagam Kerja Sama Kebahasaan
Nasional Republik
Indonesia) yang ditandatangani oleh Dr. Amran Halim selaku wakil Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan
Datuk Haji Sujak bin Rahiman selaku wakil Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Malaysia. 29

Selain kerjasama dalam bidang kebahasaan, Indonesia pun kembali menjalin kerjasama dalam bidang
pendidikan dengan Malaysia. Soeharto ingin menjadikan pendidikan nasional sebagai sakaguru utama
dalam negara Orde Baru. Ide tersebut kemudian membuat Soeharto memanggil Mashuri ke Cendana
pada Kamis 7 Mei 1970. Mereka membicarakan ide tentang kemungkinan mengirim kembali guru-guru
ke Malaysia. 30
Selain dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Mashuri juga melakukan kerjasama dengan Negara
ASEAN lain dalam bidang olahraga. Pada tahun 1971 diselenggarakan kejuaraan tim Golf Amatir Asteng
XI. Mashuri hadir dalam pembukaan kejuaraan tersebut.

Masa jabatan Mashuri Saleh sebagai Menteri P dan K berakhir pada tahun 1973. Jabatan tersebut
kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro. Mashuri duduk sebagai Menteri
Selain dalam bidang pendidikan, Mashuri melakukan banyak perubahan dalam bidang organisasi,
kebudayaan, dan olahraga. Melalui Keppres No. 39 athun 1969 Departemen P dan K menyederhanakan Penerangan pada tahun 1973-1978 dan mewakili Golkar sebagai Wakil Ketua DPR/MPR pada tahun
lima Direktorat Jenderal menjadi tiga Direktorat Jenderal. Ia membentuk Inspektorat Jenderal serta 1977-1982. Selanjutnya ia diminta menjadi anggota DPA pada tahun 1982-1986.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keppres No. 48 dan Keppres
No.84 tahun 1969. Pada tahun 1970 ia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 066/1970 tanggal
25
9 April 1970 yang berisi penyerahan wewenang di bidang tata-usaha kepegawaian kepada pejabat-
pejabat tertentu dalam lingkungan Departemen P dan K dan dilengkapi dengan undang-undang,
peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan lain dalam bidang kepegawaian. 26

Dalam bidang kebudayaan, Mashuri melakukan banyak pembaharuan, baik yang berkait di dalam maupun
yang berkait dengan luar negeri. Di dalam negeri ia mengesahkan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan
(EYD) menggantikan Ejaan Soewandi pada tanggal 23 Mei 1972. Ia menandai pergantian ejaan tersebut
dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor Departemen P dan K: dari Djl. Tjilatjap
27
menjadi Jl. Cilacap. Kebijakan luar negeri dilakukan terutama kerjasama dengan Malaysia dan negara
Association of Southeast Nations (ASEAN) lain. Kerjasama dengan Malaysia sebelumnya terjalin pada saat
28
Prof. Prijono menjabat sebagai Menteri Pendidikan tahun 1957, namun terputus akibat kondisi politik
yang berubah pasca Inggris berinisiatif menjadikan Kalimantan Utara sebagai bagian dari negara federal
Malaysia. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia menyatakan perang dengan Malaysia
karena Soekarno tidak rela Kalimantan Utara menjadi negara boneka Inggris. Sekitar tahun 1965 kerja
sama antara Indonesia dan Malaysia terhenti, termasuk kerjasama pengiriman guru dan kebahasaan.
Sesudah peristiwa G30S pemerintahan Presiden Soekarno tumbang. Soeharto yang memegang
kekuasaan pada saat itu membangun situasi harmoni di antara negara-negara ASEAN. Hubungan
kerjasama Indonesia dengan Malaysia pun diperbaiki. Pada tanggal 7 September 1966 diadakan
pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, termasuk menghidupkan kembali
kerja sama bidang kebahasaan. Pada tanggal 27 Juni 1967 ditandatangani kesepakatan di bidang ejaan
dengan melahirkan Ejaan Melayu-Indonesia (Ejaan Melindo). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh
Ny. S.W. Rujiati Mulyadi dari Indonesia dan Tuan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia. Kerjasama tersebut
secara resmi diakui setelah dilakukan penandatanganan Komunike Bersama oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Indonesia Mashuri Saleh, S.H. dan Menteri Pelajaran Malaysia Encik Hussein Onn
pada tanggal 23 Mei 1972 di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut pada 26-29 Desember 1972 dilaksanakan sidang pertama
kebahasaan di Malaysia. Salah satu keputusan sidang adalah kesepakatan membentuk wadah yang

316 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 317