Page 29 - E-Modul Telaah Kurikulum

Poin kedua yang diatur pada peraturan menteri ini adalah pelaksanaan
rencana kerja. Dalam pelaksanaan rencana kerja meliputi: 1) Pedoman
Sekolah/Madrasah, 2) Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah, 3) Pelaksanaan
Kegiatan Sekolah/Madrasah, 4) Bidang Kesiswaan, 5) Bidang Kurikulum dan
Kegiatan Pembelajaran, 6) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7)
Bidang Sarana dan Prasarana, 8) Bidang Keuangan dan Pembiayaan, 9) Budaya
dan Lingkungan Sekolah/Madrasah, dan 10) Peran serta Masyarakat dan
Kemitraan Sekolah/Madrasah.
Selanjutnya, poin ketiga yang diatur pada peraturan menteri ini adalah
pengawasan dan evaluasi. Dalam bagian pengawasan dan evaluasi ini meliputi:
1) Program Pengawasan, 2) Evaluasi Diri, 3) Evaluasi dan Pengembangan
KTSP, 4) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan 5)
Akreditasi Sekolah/Madrasah. Hal keempat yang diatur dalam peraturan menteri
ini adalah kepemimpinan sekolah/madrasah. Pada poin ini diatur tentang
persyaratan seorang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
Poin selanjutnya yang diatur pada peraturan menteri ini adalah system
informasi manajemn. Sekolah/Madrasah diharapkan: a) untuk mengelola sistem
informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan
yang efektif, efisien dan akuntabel; b) menyediakan fasilitas informasi yang
efesien, efektif dan mudah diakses; c) menugaskan seorang guru atau tenaga
kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi
atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan
sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan
didokumentasikan; dan d) melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang
telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selain itu
diharapkan juga komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan
sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Terakhir, poin yang diatur pada peraturan menteri ini adalah tentang
penilaian khusus. Dimana dinyatakan bahwa Keberadaan sekolah/madrasah
yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat
memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. Untuk lebih
jelasnya silahkan download Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007.

6.3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatur
tentang “Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)”.
Hal-hal yang diatur pada peraturan menteri ini adalah: 1) standar sarana
dan prasarana sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 2) standar sarana
dan prasarana sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs),
dan 3) standar sarana dan prasarana sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA). Pada masing-masing standar sarana prasarana di atas, diatur
tentang: 1) satuan pendidikan, 2) lahan, 3) bangunan gedung, dan 4)

25