Page 54 - Laporan realisasi SKP An. Wildan Arif Y bulan JANUARI - FEBRUARI 2020
P. 54

BAB III
                                                      PEMBAHASAN

               A. Motivasi  sebagai  pemberdayaan  Klien  Balai  PRS  PMKS  Sidoarjo  dalam

                  pekerjaan sosial

                            Pelayanan dan rehabilitasi sosial, khususnya Balai Pelayanan dan rehabilitasi

                  Sosial PMKS Sidoarjo memegang peranan penting dalam penanganan 5 determinan
                  penanganannya yaitu Gelandangan, Pengemis, Gelandangan psikotik, Anak Jalanan

                  dan  Wanita  Tuna  susila.  Secara  umum  tugas  pokok  Balai  pelayanan  Sosial  PMKS

                  jalanan  Sidoarjo  mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  dinas  dalam

                  pelayanan dan rehabilitasi dasar sosial, yang dalam hal ini menangani 5 (lima) jenis
                  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  yaitu  :  Gelandangan,  Pengemis,

                  Gelandangan Psikotik, WTS, dan Anak Jalanan.


                            Sebagai  institusi  pemerintah,  peran  dan  fungsi  Balai  Pelayanan  dan

                  Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo akan didasarkan pada aspek yuridis formal yang telah
                  ditetapkan. Yuridis formal inilah yang menjadi acuan gerak baik secara metodologis

                  maupun teknis guna memerankan fungsi pelayanan maupun rehabilitasi. Yuridis formal

                  yang menjadi dasar yaitu :


                  1.  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1979  tentang  kesejahteraan  Anak  (lembaran
                      Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan lembaran Negara nomor 3134);

                  2.  Undan- undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konverensi mengenai

                      penghapusan segalah bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The

                      Elimination of All Forms of Discrimination Againt Women);
                  3.  Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

                      Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

                  4.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

                      Bagi Anak Yang Bermasalah;
                  5.  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang

                      Kesejahteraan Sosial;





                                                                                                           17
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59