Page 2 - DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL

4) pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah/Karya Tulis
Inovasi di bidang tugas jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
5) Kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;

b. Menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang tugas
jabatan fungsional Analis Kepegawaian;

c. Menyelenggarakan :
1) diklat fungsional/ teknis jabatan fungsional Analis Kepegawaian;

2) uji kompetensi;
3) Sertifikasi Profesi.

d. Memfasilitasi :
1) Pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian;

2) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian;

3) Penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian
e. Melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian,
ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;

f. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka
pembinaan karier pejabat fungsional Analis Kepegawaian;

g. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian.

B. PENGERTIAN :
1. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen
PNS dan pengembangan system manajemen PNS;
2. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang terdiri dari atas
formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan (diklat),
gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian,
disiplin dan pengendalian kepegawaian, pemberhentian dan laporan;
3. Pengembangan sistem menajemen PNS adalah kebijakan manajemen
PNS mencakup norma, standar, prosedur mengenai sistem
pengadaan kepegawaian, sistem mutasi, sistem ketatausahaan
kepegawaian dan sistem gaji, tunjangan dan kesejahteraan;

2