Page 1 - DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Batas Usia
Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;

3. Peraturan Presiden Nomor 17 TH 2013 Tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian;

4. Peraturan MENPAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Tentang Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan MENPAN Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 67 TH 2006 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN
Nomor 33 TH 2007;

6. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 TH 2009 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 TH 2009 Tentang Pedoman Penulisan
Karya Tulis/ Karya Ilmiah Analis Kepegawaian;

8. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 TH 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Analis Kepegawaian;

9. Peraturan Kepala BKN Nomor 26 TH 2011 Tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 TH 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Standar
Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian.

INSTANSI PEMBINA :

A. Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian :

1. Instansi yang memiliki tugas untuk mengelola jabatan fungsional
Analis Kepegawaian dalam rangka menjamin profesionalisme dan
kontribusi jabatan dalam pencapaian tujuan organisasi serta
pengembangan karir pejabat yang menduduki jabatan fungsional.

2. Tugas :
a. Menyusun :

1) ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian;

2) standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
3) pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;

1