Page 7 - DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 Tentang Batas Usia
Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 TH 1994 Tentang Jabatan Fungsional
PNS Jo PP Nomor 40 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 TH 1999 Tentang Rumpun Jabatan
Fungsional PNS;

4. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka
Kreditnya;

5. Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit
Kepegawaian;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menpan dan RB Nomor 40 Tahun 2012;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian.

INSTANSI PEMBINA :
A. Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian :

1. Instansi yang memiliki tugas untuk mengelola jabatan fungsional
Auditor Kepegawaian dalam rangka menjamin profesionalisme dan
kontribusi jabatan dalam pencapaian tujuan organisasi serta
pengembangan karir pejabat yang menduduki jabatan fungsional
Auditor Kepegawaian.
2. Tugas :

a. Menyusun :
1) Ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian;

2) standar kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
3) pedoman formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

4) pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah/Karya Tulis
Inovasi di bidang tugas jabatan fungsional Auditor
Kepegawaian;

5) Kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

b. Menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang tugas
jabatan fungsional Auditor Kepegawaian;

7