Page 6 - DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL
P. 6

d.  Usia  paling  tinggi  5  (lima)  tahun  sebelum  mencapai  batas  usia
                           pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
                      e.  Unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
                           terakhir.

                    3. Pengangkatan Ketentuan Peralihan
                      a.  Untuk jenjang keterampilan :
                           1) Berijazah paling rendah SMA atau yang sederajat;

                           2) Memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;

                           3) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
                           4) Memiliki pengalaman di bidang Manajemen PNS paling singkat
                              3 (tiga) tahun;
                           5) Unsur  penilaian  prestasi  kerja  bernilai  baik  dalam  1  (satu)
                              tahun terakhir; dan

                           6) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian
                              Keterampilan.

                      b.  Untuk jenjang keahlian :
                           1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Dilpoma IV (D.IV) sesuai
                              dengan kualifikasi yang ditentukan;

                           2) Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
                              III/a;
                           3) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
                           4) Memiliki pengalaman di bidang Manajemen PNS paling singkat
                              3 (tiga) tahun;

                           5) Unsur  penilaian  prestasi  kerja  bernilai  baik  dalam  1  (satu)
                              tahun terakhir;

                           6) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian
                              Keahlian.
                           Pengangkatan  dalam  jabatan  Fungsional  Analis  Kepegawaian
                           ditetapkan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Pusat/Daerah
                           setelah mendapat rekomendasi/surat pertimbangan Kepala BKN.















                                                            6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11