Page 239 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Remunerasi
Dewan Pengawas dan Direksi

Supervisory Board and Board of Directors Remuneration Governance

Pemberian remunerasi kepada Direksi dan Dewan Pengawas The provision of remuneration to the Board of Directors and
PAM JAYA mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Supervisory Board of PAM JAYA refers to the Governor of DKI
No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Jakarta Province Regulation No. 79 of 2019 concerning Guidelines for
Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Determining Income for Directors, Supervisory Boards, and Board of
Milik Daerah. Penetapan besaran penghasilan tersebut didasarkan Commissioners of Regionally-Owned Enterprises. The determination
pada hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan ditetapkan melalui of the income is based on the audit results by a Public Accounting
Keputusan Kepala BPBUMD. Penghasilan Direksi dan Dewan Firm as stipulated by the Head of BPBUMD Decree. The income
Pengawas dialokasikan sebagai bagian dari biaya dalam Rencana of the Board of Directors and Supervisory Board is budgeted as
Kerja dan Anggaran Perusahaan. expenses in the Company’s Work Plan and Budget.

Hingga saat ini, PAM JAYA belum membentuk Komite Remunerasi To date, PAM JAYA has not established a special Remuneration
secara khusus. Oleh karena itu, fungsi remunerasi dijalankan Committee. Therefore, the remuneration function is carried out
langsung oleh Divisi Human Capital. directly by the Human Capital Division.
PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PROCEDURE FOR PROPOSAL TO
PENETAPAN REMUNERASI DETERMINE REMUNERATION

Proses penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas diatur The process for determining the income of the Board of Directors
dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 131 Tahun 2019 and Supervisory Board is regulated in Article 18 of the Governor of
tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, yang didasarkan DKI Jakarta Regulation No. 131 of 2019 concerning the Development
pada hasil audit Laporan Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik. of Regional-Owned Enterprises, based on the audit results of the
Hasil audit tersebut disampaikan kepada Kepala Badan untuk Annual Report by a Public Accounting Firm. The audit results are
digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan Direksi dan submitted to the Head of the Agency for calculating the income of
Dewan Pengawas. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut diajukan the Board of Directors and the Supervisory Board. Then the results
oleh Kepala Badan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan of the calculation are submitted by the Head of the Agency to the
sebelum ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan. Governor to obtain approval before being determined through a
Decision of the Head of the Agency.
STRUKTUR REMUNERASI DEWAN SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF
PENGAWAS DAN DIREKSI DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas, terdiri dari: The income of the Board of Directors and Supervisory Board consists of:
1. Gaji bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Pengawas; 1. Salary for the Board of Directors and Honorarium for the
Supervisory Board;
2. Tunjangan; 2. Allowances;
3. Fasilitas; dan/atau 3. Facilities; and/or
4. Tantiem atau Insentif Kinerja. 4. Tantiem or Performance Incentives.

Pajak atas gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang diterima Taxes on salaries/honorariums, allowances, and facilities received
oleh Direksi dan Dewan Pengawas ditanggung serta dibebankan by the Board of Directors and Supervisory Board are borne and
kepada BUMD. Sementara itu, pajak atas pembayaran Tantiem atau charged to the BUMD. While, taxes on Tantiem or Performance
Insentif Kinerja menjadi tanggung jawab masing-masing Direksi dan Incentives are the responsibility of each Director and Supervisory
Dewan Pengawas yang menerima. Board who receive them.

Berikut merupakan rincian komponen penghasilan Direksi dan Dewan The following shows a breakdown of the income components of
Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI the Board of Directors and Supervisory Board as regulated in the
Jakarta No. 79 Tahun 2019. Governor of DKI Jakarta Regulation No. 79 of 2019.

LAPORAN TAHUNAN 2024 239 Annual Report 2024