Page 553 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Implementasi tentang usia minimal dan jam kerja merupakan The Company’s minimum age and working hours comply with
kepatuhan Perusahaan terhadap sejumlah regulasi. Selain Undang- Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Republic of Indonesia
Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Law No. 20 of 1999 concerning Ratification of ILO Convention,
Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment,
ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission Republic of Indonesia Law No 1 of 2000 concerning Ratification of
to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate
Diperbolehkan Bekerja), komitmen tidak mempekerjakan anak juga Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor. While
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun the determination of working hours, including overtime policies is in
2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning line with the Republic of Indonesia Law No. 19 of 1999 concerning
The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Ratification of ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition
Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai of Forced Labor.
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Sementara itu, penentuan tentang
jam kerja, termasuk kebijakan lembur, selaras dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan
ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour
(Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan ketentuan terkait usia The Company’s commitment to applying the minimum age and
minimal dan jam kerja berdampak positif terhadap lingkungan kerja working hours’ provisions has had a positive impact on creating a
yang sehat dan adil. Sepanjang periode pelaporan, tidak ditemukan healthy and fair workplace. Throughout the reporting period, no
insiden terkait pekerja anak maupun kerja paksa di PAM JAYA. incidents of child labor or forced labor were found at PAM JAYA,
Dengan demikian, Perusahaan tidak menerima denda atau sanksi and the Company did not receive any fines or sanctions related to
terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut. non-compliance with these regulations.

UPAH MINIMUM REGIONAL [OJK F.20] REGIONAL MINIMUM WAGE [OJK F.20]

Remunerasi merupakan hak normatif setiap karyawan yang dijunjung Remuneration as a normative right of every employee is upheld
tinggi oleh PAM JAYA. Dalam hal ini, Perusahaan menerapkan sistem by PAM JAYA, so the Company’s remuneration system is based
remunerasi yang berbasis pengalaman, kompetensi, dan kinerja on an individual’s experience, competencies, and performance
individu tanpa membedakan gender. Dengan demikian, setiap without distinguishing between genders, resulting in all employees
karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem receiving fair treatment in the wage system. If there is a difference
pengupahan. Jika terdapat perbedaan jumlah upah yang diterima, in the wages received, it is solely based on each employee’s
hal tersebut semata-mata didasarkan pada pencapaian kinerja dan performance achievements. The Company’s commitment to equal
prestasi masing-masing karyawan. Komitmen Perusahaan terhadap remuneration without gender discrimination is in compliance with
kesetaraan remunerasi tanpa diskriminasi gender merupakan wujud labor regulations and the ILO Convention No. 100/1951 concerning
kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan serta implementasi Equal Remuneration for Male and Female Workers for Work of Equal
Konvensi ILO No. 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Value.
Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya
(Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of
Equal Value).

PAM JAYA menetapkan kebijakan pengupahan yang berorientasi PAM JAYA’s wage policy is oriented towards fulfilling a decent
pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Oleh karena life for employees. Therefore, the minimum wage for permanent
itu, besaran upah minimum bagi karyawan tetap di level terendah employees at the lowest level is adjusted to economic factors, such
disesuaikan dengan faktor-faktor ekonomi, seperti harga kebutuhan as the price of basic necessities, inflation rate, standard of living, and
pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, serta variabel lain other variables in the DKI Jakarta Province. By using this principle,
di Provinsi DKI Jakarta. Dengan prinsip tersebut, Perusahaan the Company ensures that the permanent employees’ wages at
memastikan bahwa upah karyawan tetap di level terendah selalu the lowest level always refer to the minimum wage provisions in
mengacu pada ketentuan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. the DKI Jakarta Province.

Laporan Keberlanjutan 2024 99 2024 Sustainability Report