Page 53 - MODUL FIQIH PPG 2021

Salah satu catatan penting bahwa perumusan sistem kepemipinan pasca Nabi

telah memberi inspirasi bagi perumusan panjang dan perdebatan sistem pemerintahan

dalam Islam dengan tetap mengacu pada semangat yang mereka bangun melalui tiga
prinsip yaitu Pertama, menekankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah politik

dan sosial. Kedua, memberikan prioritas untuk menjadi pemimpin kepada masyarakat
dan diterima oleh sebagian masyarakat, dan Ketiga, pernyataan terbuka oleh masyarakat

tentang kesetiaan dalam mengikuti kepemimpinan mereka yang dinyatakan dalam bentuk
bai’at (janji setia untuk taat kepada pemimpin).

Adapun nilai-nilai dalam pelaksanaan sistem bernegara dan bermasyarakat bagi

seorang pemimpin adalah sebagai berikut:
1. Kejujuran, keikhlasan serta tanggung jawab. Semuanya harus dimiliki oleh

seorang kepala negara dalam melaksankan tugas kenegaraan untuk rakyatnya

dengan tidak membedakan mereka baik dari keturunan, warna kulit dan
sebagainya.

2. Keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat

3. Ketauhidan (mengesakan Allah) yang mengandung arti taat kepada Allah, rasul-
Nya dan pemimpin negara sebagai kewajiban bagi setiap orang beriman.

4. Adanya kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dipahami dari adanya perintah Allah

agar orang yang beriman taat kepada ulil amri (pemimpin). Sebagaimana
tercantum dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 58 yang artinya “Wahai orang-

orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada rasul dan
pemimpin diantara kamu”

Orang yang sudah memenuhi kriteria seperti tersebut di atas maka ia layak untuk

diangkat sebagai kepala negara (khalifah). Pangkat tersebut sangat tepat bagi orang yang

dipercaya untuk memimpin negara. Proses pengangkatannya melalui seleksi yang sangat
ketat. Secara logika kedudukan seorang kepala negara dalam sistem pemerintahan adalah

wajib. Karena jika tidak ada kepala negara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Maka
sepakat para ulama bahwa pengangkatan kepala negara hukumnya wajib kifayah.

6