Page 70 - Buku IPS - Sekolah Penggerak
P. 70
Lembar Aktivitas 8
Studi Kasus
C. Th. Van Deventer, Politik Etis, dan Prinses Juliana School
di Yogyakarta Tahun 1919-1950
Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum
kebangsaan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda selama tahun
1880-1897, menuliskan artikel di jurnal De Gids berjudul ‘Een
eereschuld’ utang kehormatan. Van Deventer menyatakan bahwa
negeri Belanda berutang kepada rakyat Hindia Belanda atas kekayaan
alam dan tenaga manusia yang telah diperas. Oleh karena itu, Van
Deventer menyarankan sebaiknya negeri Belanda mengembalikan
hutang dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia
Belanda yang miskin dan terbelakang. Saran dari Van Deventer ini
rupanya didengar oleh Ratu Wilhelmina. Saat pidato pembukaan
parlemen Belanda pada 1901, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa
pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral dan hutang budi
terhadap rakyat di Hindia Belanda. Untuk menyiapkan kebijakan
yang dikenal dengan Politik Etis tersebut, pemerintah Belanda
meminta Van Deventer menyusun laporan mengenai keadaan
ekonomi Bumiputera di Jawa dan Madura.
Politik Etis, yang berlangsung sejak 1901 hingga akhir pemerintahan
Hindia Belanda pada 1942, memiliki tiga program utama. Pertama,
irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan
pembangunan waduk dan sarana transportasi. Kedua, edukasi untuk
meningkatkan angka melek huruf dan memenuhi kebutuhan tenaga
kerja ahli. Ketiga, emigrasi melalui pemindahan penduduk Jawa ke
Sumatera untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
Politik Etis ini memicu kelahiran dan perkembangan sekolah bagI
Bumiputera pada masa kolonial Belanda. Beberapa di antaranya:
SEJARAH 51
62 | BUKU PANDUAN GURU SEJARAH UNTUK SMK KELAS X
